JAYAPURA, PapuaSatu.com – Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa menegaskan, pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Papua tidak hanya dilihat dari sisi negative atau akan terjadi konflik dimana-mana.
“ Pilkada di Papua sama dengan pilkada di daerah luar Papua, sehingga saya merasa tidak setuju jika ada pihak mengklaim bahwa pilkada di Papua lebih identic dengan konflik. bagi saya biasa saja, sebab jika tidak maka pilkada untuk apa,” kata anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepan, Rabu (23/1/2018).
Laurenzus mengatakan, Kandindat yang pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua merupakan putra terbaik asli Papua, yang sudah menunjukan kepemimpinan kepada rakyat sehingga pemilihan kedepan tidak boleh dipaksakan.
“Pemilihan semuanya kembali kepada rakyat dan biarlah rakyat yang memilih sesuai figure mereka masing-masing. Rakyat sudah tau siapa yang terbaik bagi mereka. Jadi jangan dipaksakan,” tekannya.
Kedewasaan yang dimiliki oleh kedua kandindat pada Pemilihan Gubernur yakni, pasangan Lukas Enembe- Klemen Tinal dan pasangan John Wempi Wetipo-Habel Melkias Suwae harus ditunjukan kepada rakyat dan diikuti oleh Tim Sukses maupun tim Koalisi yang sudah dibentuk.
“Sekarang bagaimana tim sukses mengarahkan para pendukungnya untuk lebih baik agar Pilgub dan pilbup di Papua tidak seperti yang disampaikan orang-orang diluar bahwa akan rawan konlfilk. Dan kandindat tidak mengarahkan Tim Suksesnya makan bisa saja pecah konflik. Itu menandakan kandindat tidak dewasa sehingga bawahan juga ikut-ikutan,” tukasnya.
Untuk itu, Laurenzus yang merupakan perwakilan Rakyat dari daerah Pemilihan Paniai ini meminta kepada Kandindat yang akan maju pada pemilihan Gubernur Papua dan Wakil Gubernur Papua harus menerima kekalahan dan siap menerima kemenangan.
“Kalah dan menang adalah bagian dari perjuangan. Jadi Kandindat harus kalah dengan terhormat dan menang secara terhormat. Jangan menghalalkan segala macam cara hingga mengorbankan nyawa rakyat yang tidak bersalah. Itu tidak benar,” ujarnya.
Disisi lain, lanjut Laurenzus, konflik terjadi karena kinerja pihak penyelanggara pemilukada baik itu KPU maupun Panwas. Hal itu terjadi karena memihak dan diintervensi oleh penguasa, kandindat atau tim sukses kandindat tertentu.
Masyarakat kini telah dewas dalam pemilihan kepadala daerah maupun pemilihan legislative, karena itu bukan hal baru. Mereka siap memberikan suara kepada kandindat yang mereka mau. “ jadi, Pilkada mau aman kembali kepada kandindat dan penyelanggara. Sebab masyarakat pada prinsipnya memberikan suara,” pungkasnya. [loy]
