JAYAPURA, PapuaSatu.com – Gubernur Papua Matius D. Fakhiri memastikan rencana pemindahan Kantor Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri Provinsi Papua ke lokasi yang lebih aman dan representatif segera direalisasikan. Kebijakan tersebut diambil setelah ia meninjau langsung kondisi kantor yang kembali terendam banjir di Kota Jayapura, Kamis (11/12/2025).
Gubernur menegaskan bahwa bangunan kantor tersebut sudah tidak layak digunakan karena terlalu sering menjadi korban banjir. Berdasarkan laporan yang diterimanya, kejadian banjir di lokasi tersebut telah terjadi sebanyak enam kali.
“Dalam laporan yang saya terima, banjir sudah terjadi enam kali. Tentu ini tidak bisa dibiarkan,” ujar Fakhiri.
Untuk penentuan lokasi baru, Gubernur telah menginstruksikan instansi terkait agar meninjau aset tanah milik Pemerintah Provinsi Papua, khususnya di kawasan Holtekamp dan Koya. Ia menekankan pentingnya memilih lokasi yang benar-benar aman dari risiko banjir.
Menurut Fakhiri, kawasan Koya menjadi salah satu lokasi paling memungkinkan karena posisinya yang lebih dekat dengan perbatasan Papua Nugini (PNG). Selain itu, apabila luas lahan mencukupi, pemerintah juga mempertimbangkan pembangunan hunian bagi para pegawai Badan Pengelola Perbatasan.
“Ke depan akan ada program bantuan perumahan. Jika memungkinkan, beberapa unit akan kami bangun di kawasan kantor agar ada pegawai yang tinggal dan bisa mengelola kantor dengan lebih optimal,” jelasnya.
Rencana pembangunan kantor baru tersebut diproyeksikan mulai berjalan pada tahun depan. Proses perencanaan akan dimulai pada 2026 dengan target pembangunan rampung sebelum akhir tahun 2026.
“Perencanaan sudah harus dimulai tahun depan, dan targetnya pembangunan rampung sebelum akhir 2026,” tandasnya.
Usai meninjau kantor yang terdampak banjir, Gubernur Papua juga melanjutkan agenda dengan meninjau sejumlah titik longsor di Jalan Raya Pemda I Entrop dan Jalan Ring Road Kota Jayapura. [redaksi]
