MRP Ajak Calon Pemimpin Tidak Bawa Nama Agama

1042

JAYAPURA, PapuaSatu.com – Majelis Rakyat Papua (MRP) dari Pokja Agama meminta kepada calon pemimpin daerah di Papua tidak mengajak umat Kristen, lebih khusus bagi umat Katholik di empat wilayah hanya karena kepentingan politik praktis dan akhirnya umat yang korban.

“ Kami dari Keuskupan di empat wilayah yakni, Keuskupan Agung Merauke, Keuskupan Timika, Keuskupan Jayapura dan Keuskupan Jayapura Wilayah Adat Mepaggo tidak ingin terpecah hanya karena ajakan para calon pemimpin yang akan maju pada pilkada 2018, baik PIlkada Gubernur maupun pilkada Bupati,” kata Wakil Keuskupan Agung Merauke Pokja Agama MRP Drs, Johanes Wob, Ph.B, M.Si, Rabu (14/2/2018).

Ia mengatakan,  calon pemimpin di tanah Papua baik itu Bupati/Wakil Bupati maupun Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan maju pada pilkada serentak 2018 nanti tidak mencampuri urusan Tuhan dengan politik.

Sebab menurutnya, iman adalah suatu kepercayaan yang datang dari Allah dan yang tidak dapat dipisahkan dari suara hati dengan kehidupan sesaat. “Iman berhubungan dengan kebutuhan  hati, sehingga tidak bida dicampur adukan dengan politik,” tegas Johanes.

Johanes pun menegaskan,  bahwa suara hati  didalam umat  Kristiani ada dua yaitu, suara hati deseles dan suara hati kolektiif yang termasuk dari Marga dan Klen. “Disitulah Allah  hadir,” ujarnya.

Lagi-lagi, Johanes menegaskan bahwa dalam dunia politik selalu berhubungan dengan kepentingan baik birokrasi, hukum, undang-undang termasuk undang-undang pilkada yang tertuang dalam UU OTSUS tahun 2001, yang didalam MRP punya kewenangan untuk mengatur kriteria Orang Asli Papua (OAP).

Dengan dasar itu, lanjut Johanes,  bahwa perbedaan soal etika dan moral akan kelihatan karena diberikan batasan dan kewenangan pada masing-masing.

Untuk itu, diharapkan untuk tidak mencampuri etika, moral dan demokrasi pada pilkada serentak yang akan berlangsung di tahun 2018 nanti.

Johanes Wob berharap, dari keempat Keuskupan di Papua membuat pembedaan dalam pilkada sehingga para calon kepala daerah yang akan mau maju tidak mengatas namakan agama, Tuhan dan Adat untuk menarik simpati Umat Khatolik.

“ saya mau tegaskan, Politik dan birokrasi adalah kepentingan sedangkan agama itu ada dalam dunia keimanan dan disitu Allah hadir,” pungkasnya.

Sementara itu, Sektretaris Pokja Agama Utusan GKI anggota MRP, Robert Wanggai mengatakan, menjelang pilkada ada pesan-pesan pengembalaan dari Gereja Kristen Injili di Tanah Papua kepada semua jemat GKI di Tanah Papua untuk menyikapi pilkada ini.

Untuk itu, ia mengajak semua umat harus independen dalam memposisikan diri menjelang pemilukada nanti.  “Kandidat adalah juga umat kita dan berharap yang terpilih adalah mereka yang benar-benar umat dan rakyat tetapi juga yang ditunjuk oleh yang Maha Kuasa,” kata Robert Wanggai.

Sebagai utusan agama, tambah Robert, akan tetap menjunjung tinggi dan netralistas sebagai anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) membidangi Pokja agama akan tetap memposisikan lembaga agama sebagai wadah yang tidak ikut berpolitik praktis. [loy]