JAYAPURA, PapuaSatu.com – Staf Khusus Presiden, Lennis Kogoya meminta kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk menggandeng PT. Pos Indonesia dan Perum Damri untuk mendukung program Nawacita Presiden Jokowi di tanah Papua dalam mewujudkan Tol Laut.
Program Tol Laut sebagai bentuk upaya Presiden terhadap masyarakat Papua guna percepatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di seluruh daerah wilayah Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat.
Menurut Lennis, permintaan kerjasama Pemprov dengan PT. Pos dan Perum Damri karena didasari kendala – kendala yang terjadi di lapangan saat pendistribusian barang ke sejumlah wilayah di Papua. Sebab dari hasil survei yang telah dilakukan selama dua minggu di wilayah Pegunungan Papua, program BBM satu harga ini tidak berjalan sesuai yang diharapkan.
Misalnya, aku Lennis, BBM yang sudah disetarakan Rp. 6.500 per liter, tapi kenyataannya dilapangan harga melambung sampai Rp. 100.000 per liter. Hal ini patut dicurigai ada permaianan sehingga harga BBM di wilayah pegunungan tidak menurun.
“Nah, masalah ini kemudian sudah saya laporkan ke kementrian terkait di Jakarta dan saat itu saya tawarkan dua solusi ke Kementrian, agar program Tol Laut ini bisa berjalan dengan baik, maka harus dibentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) supaya harga barang bisa sama dengan daerah lainnya di Indonesia,” jelas dia.
Pembentukan BUMD tersebut memerlukan waktu dan proses, oleh sebab itu dari hasil koordinasi dengan Pemerintah Papua, PT Pos Indonesia dan Perum Damri dipercayakan untuk mendistribusikan barang-barang hingga ke pelosok Papua.
Pihaknya memastikan, kerjasama yang dibangun bersama PT Pos Indonesia dan Perum Damri ini, akan membawa dampak positif bagi warga di Papua dan masyarakat akan memperolehharga barang dengan harga subsidi.
Selain itu, untuk memaksimalkan program Tol Laut Pemerintah Indonesia akan mendatangkan Kapal ro-ro dari Jepang pada 1 April 2018 mendatang.
“Kapal ini nantinya akan di launching di Surabaya oleh Menteri Perhubungan. Kapal tersebut diperuntukan untuk menyuplai barang dari pulau Jawa ke Papua melalui pelabuhan laut Jayapura, nah, dari pelabuhan Jayapura nanti akan langsung didistribusikan ke kabupaten-kabupaten lainnya atas bantuan PT Pos Indonesia dan Perum Damri,” jelasnya.
Sementara untuk mendistribusikn barang ke wilayah Pegunungan Papua, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak TNI maupun Polri untuk mengerahkan armada mereka (Helikopter) guna membantu proses distribusi barang ke wilayah pedalaman Papua. “Tapi ini nanti kita bicarakan lagi dulu dengan pihak TNI dan Polri,” ujarnya.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Recky D. Ambrauw mengatakan, Pemerintah Papua siap mendukung program tol laut, namun masih banyak kendala yang dihadapi di lapangan.
“Kami masih koordinasi sekaligus mengevaluasi angkutan laut, darat dan udara yang beroperasi di Papua, sehingga program tol laut ini saat diterapkan bisa maksimal mendukung kepentingan masyarakat Papua,” kata Recky Ambrauw.
Manager Operasional Logistik PT Pos Indonesia wilayah Papua, Kristian Simanupendi mengaku optimis kerjasama ini akan berjalan dengan baik karena pihaknya telah membangun beberapa gudang penyimpanan barang di beberapa Kabupaten di Provinsi Papua.
“Kita juga membangun transhipment dari destinasi Kabupaten induk, beberapa SDM kita juga sudah dilatih untuk program ini, dan merekalah yang akan kita tempatkan di transhipment tersebut,” katanya.
Skema pendistribusian dimulai dari Provinsi ke Kabupaten Induk, selanjutnya dari kabupaten indu akan disuplai hingga ke Distrik – distrik melalui petugas – petugas PT. Pos Indonesia di daerah.
“Kita juga bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten untuk mengontrol program ini secara bersama – sama, sehingga harga barang yang murah bisa dirasakan masyarakat kita yang ada di kampung khususnya di wilayah pedalaman Papua,” jelas Kristian. [piet/loy]
