JAYAPURA, PapuaSatu.com – Kepercayaan terhadap integritas komisioner di KPU Papua dipertanyakan, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Papua.
Sebagaimana diketahui, MK memerintahkan KPU selaku penyelenggara pemilihan umum untuk melaksanakan PSU Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua.
Dalam amar putusannya menyatakan, PSU dilaksanakan 180 hari sejak putusan dibacakan, tanpa mengikutsertakan Yeremias Bisai sebagai calon wakil gubernur berpasangan dengan Benhur Tomi Mano, karena terbukti menggunakan dokumen palsu.
Hal itu sebagaimana pernyataan yang dikeluarkan Wakil Ketua Pokja Agama, Majelis Rakyat Papua (MRP), Izac R. Hikoyabi.
“Pelaksanaan Pilkada yang kemarin kita anggap gagal total. Maka dengan itu hari ini kami minta kepada KPU Pusat untuk mengambil alih pelaksanaan PSU Pilkada Papua,” ungkapnya kepada wartawan di Sentani, Senin (3/3/25)
“Dengan segala konsekuensinya kami minta dengan hormat kepada pemerintah pusat dan kepada KPU RI untuk mengambil alih tugas dan tanggung jawab KPU Provinsi Papua,” sambungnya.
Selain itu, ia juga meminta untuk dilakukan audit atas anggaran yang telah digunakan oleh KPU Papua.
“Yang kedua, juga minta kepada pemerintah Provinsi Papua tidak menurunkan anggaran sebelum dilakukan audit internal,’ ungkapnya.
Dikatakan, uang untuk Pemilu adalah uang rakyat Papua. Karena ia dengan tegas minta tidak boleh ada lagi terjadi kecerobohan dalam penyelenggaraan PSU mendatang.
“Kita minta hal ini menjadi perhatian serius dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Papua,” lanjutnya.
Hal senada dilontarkan Ketua MRP, Nerlince Wamuar, karena PSU hanya disebabkan hal sepele yang sangat mudah diketahui dari awal.
“Kita sekarang pusing ini, banyak orang miskin, banyak orang menangis di mana-mana, banyak orang susah, kenapa kamu satu-satu orang itu bikin kita pusing, ” ungkapnya kepada wartawan di Sentani, Senin (3/3/25).
Ditegaskan, untuk PSU Bulan Agustus mendatang KPU Papua agar tidak main-main lagi.
“KPU jangan main-main lagi, harus serius. Saya mohon barang ada dalam aturan. Kita kerja barang kan sesuai aturan toh. Terus kenapa bisa ada kecurangan? Untuk kali ini jangan ada kecurangan,” tegasnya lagi.
Ia juga berharap agar kandidat gubernur dan wakil gubernur yang nanti maju di PSU dapat menerima hasil dengan jiwa besar dan tidak ada gugatan lagi.
Nerlince juga berharap animo masyarakat masih besar untuk pergi ke TPS.[yat]
