JAYAPURA, PapuaSatu.com — Badan Gizi Nasional (BGN) resmi mengoperasionalkan Satuan Pelayanan Peningkatan Gizi (SPPG) secara serentak di Wilayah Timur Indonesia dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi pada Jumat (02/10/26).
Peresmian fasilitas SPPG ini dilakukan secara simultan di 16 titik strategis yang tersebar di wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, hingga ke pelosok Tanah Papua, yang dipimpin Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.
SPPG akan diaktifkan berjumlah 480 SPPG di 16 provinsi dan 116 kabupaten/kota di wilayah timur Indonesia, yang terdiri atas 211 SPPG mitra mandiri dan 269 SPPG di daerah 3T.
Untuk di Papua, peresmian dihadiri Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II, Dr. Nurjaeni, Ph.D., Asisten I Setda Papua, Yohanes Walilo, pejabat di Kabupaten/Kota Jayapura dan undangan lainnya.
“Kami juga meminta maaf jika selama ini tertunda untuk operasionalnya. Sebenarnya sudah siap dari bulan Mei, namun baru sekarang dioperasionalkan karena menghadapi permasalahan hukum pada bulan Juni lalu. Puji Tuhan, hari ini 2 Oktober sudah bisa beroperasi,” ujar Nurjaeni saat ditemui wartawan di SPPG Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura yang dikelola Yayasan Harapan Papua Apmili Inamendek (YHPAI).
Ia menambahkan, ke depannya seluruh SPPG yang telah dibangun, khususnya di wilayah 3T Papua Raya, akan diaktifkan secara bertahap.
Terkait besaran insentif yang menjadi sorotan, Nurjaeni menjelaskan adanya perbedaan skema antara daerah aglomerasi dan wilayah 3T seperti di Papua.
“Untuk wilayah aglomerasi, skema berubah dari enam juta rupiah per hari menjadi Rp2 juta dikalikan jumlah penerima manfaat. Namun untuk wilayah timur yang masuk kategori 3T tidak menggunakan skema tersebut, melainkan ada ketentuan khusus,” jelasnya.
Rincian aturan insentif khusus bagi daerah 3T sedang disusun dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang akan diterbitkan Badan Gizi Nasional melalui Kedeputian Sistem dan Tata Kelola.
Nurjaeni menjelaskan perubahan skema di wilayah aglomerasi didasari asas keadilan.
“Ada dapur kecil hanya mampu melayani 1.500 anak, ada juga dapur besar yang melayani 3.000 anak. Jika sama-sama dibayar Rp6 juta per hari, tidak adil. Pembangunan dapur besar saja biayanya Rp3–5 miliar, sedangkan dapur kecil sekitar Rp2 miliar,” terangnya.
Sementara itu, untuk wilayah Papua dengan jumlah penerima manfaat di bawah 1.500 orang, akan diterapkan skema tersendiri yang berbeda dari hitungan Rp2.000 per penerima.
Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Papua, Yohanes Walilo, yang hadir mewakili Pemerintah Provinsi Papua, menyambut baik peluncuran ini. Ia menegaskan perlunya kolaborasi menyeluruh agar program ini berjalan optimal.
“Kami berharap terjalin kerja sama yang baik antara Pemerintah Provinsi, kabupaten/kota, Badan Gizi Nasional, satuan tugas, serta yayasan sebagai mitra pelaksana. Program ini ditujukan untuk anak-anak yang membutuhkan, sehingga makanan yang disiapkan harus bergizi, berkualitas, dan masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” ujar Walilo.
Ia juga mengingatkan agar setiap kendala yang muncul segera dikomunikasikan dan ditangani di tingkat kabupaten agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
“Jangan saling menutup diri. Laporkan dan koordinasikan setiap kendala, agar pelayanan kepada masyarakat tetap prima,” pesannya.
Dengan diresmikannya SPPG ini, masyarakat diharapkan mulai merasakan pelayanan pemenuhan gizi yang lebih teratur dan terjamin kualitasnya melalui program yang dikelola langsung oleh pemerintah bersama mitra setempat.
16 daerah yang menjadi lokasi peresmian SPPG tersebut yaitu :
– Wilayah Kepulauan Maluku & Nusa Tenggara, yaitu di Ambon (Maluku), Sofifi (Maluku Utara), Kupang (Nusa Tenggara Timur), Mataram (Nusa Tenggara Barat),
– Wilayah Pulau Sulawesi & Gorontalo di Manado (Sulawesi Utara), Gorontalo (Gorontalo), Konawe Selatan (Sulawesi Tenggara), Mamuju (Sulawesi Barat), Makassar (Sulawesi Selatan), Donggala (Sulawesi Tengah)
– Dan di Wilayah Tanah Papua masing-masing di Sentani (Papua), Manokwari (Papua Barat), Sorong (Papua Barat Daya), Merauke (Papua Selatan), Nabire (Papua Tengah), dan Wamena (Papua Pegunungan)[redaksi]
