Bupati Keerom : Selama 5 Tahun Baru 1 Perda yang Dihasilkan Yaitu Tentang Penanggulangan HIV/AIDS

0
168
Caption : Suasana pembukaan sosialisasi Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Aula Bupati Kab Keerom, Jl. Pemerintahan No.1 Arso Kota, Kabupaten Keerom, Papua, Sabtu (26/7/2019).
Caption : Suasana pembukaan sosialisasi Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Aula Bupati Kab Keerom, Jl. Pemerintahan No.1 Arso Kota, Kabupaten Keerom, Papua, Sabtu (26/7/2019).

JAYAPURA, PapuaSatu.com – Dalam memaksimalkan upaya penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Keerom, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab  Keerom diminta agar menerapkan Perda Nomor 9 tahun 2018 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS secara Serius.

Bupati Kabupaten Keerom, Muhammad Markum mengatakan bahwa penyakit berbahaya tersebut tidak boleh disepelekan.

Apalagi menurutnya, selama periode DPRD dari 2014 hingga 2019 baru satu produk hukum bisa terlaksana.

“Berbagai hal legislasi ke depan, saya mengharapkan leading sektornya yang membuat produk hukum adalah legislatif supaya tidak terjadi tarik menarik antara eksekutif dan legislatif di beberapa SKPD,” katanya saat membuka sosialisasi Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS yang diselenggarakan KPA Kab Keerom, di Aula Bupati Kabupaten Keerom, Sabtu (26/7/2019).

Bupati Markum meminta bantuan aparat penegak hukum, kejaksaan untuk dapat membantu terkait tata cara pembentukan produk hukum daerah.

Sebab dalam program pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia didasari empat pilar utama yakni promosi, pencegahan, dukungan perawatan pengobatan dan pemberdayaan untuk pencegahan dampak buruknya.

“Tujuan kita melakukan sosialisasi ini untuk pencegahan dan mengurangi penularan dan dampaknya serta meningkatkan kualitas hidup Orang Dengan HIV AIDS (ODHA), juga dapat melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan HIV/AIDS,” katanya.

Pada acara pembukaan Sosialisasi tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Memorandum of Understanding (MoU) dalam rangka kerja sama Pemkab Keerom bersama Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) Papua dalam pembentukan Produk Hukum Daerah.

Penandatanganan dilakukan oleh Pelaksana Tugas Kakanwil Kemenkum HAM Papua, Max Wambrauw sekaligus menjadi Narasumber pada sosialisasi Perda Nomor 9 Tahun 2018 dan Bupati Kab Keerom, Muh. Markum disaksikan oleh Asisten II Pemkab Keerom.

Usai penandatanganan MoU acara selanjutnya Sosialisasi Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS yang diawali dengan penyampaian bahaya HIV dan AIDS oleh Sekretaris KPA Kab Keerom.

Sementara itu Narasumber dari Kanwil Kemenkum HAM Papua, disampaikan oleh Plh Kakanwil, Max Wambrauw dan Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Ruben K Samai, SH. Didampingi juga oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya Kanwil Kemenkum HAM Papua, Suhardiyatno SH.

Pada penyampaian materi Ruben Samai mengatakan tujuan dari sosialisasi tersebut. “Jadi kami sosialisasikan karena penanggulangan HIV/AIDS harus lebih  intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi, dan berharap Harus ada aksi nyata menanggulangi HIV/AIDS di Kabupaten Keerom oleh semua pihak,” ucapnya.

Ruben pun menjelaskan Seperti diketahui, Perda Nomor 9 tahun 2018 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS  harus adanya pembinaan pengawasan dan koordinasi.

Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

Disebutkan juga dalam Perda tersebut bahwa segala biaya yang dibutuhkan untuk pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dibebankan pada APBD Pemkab Keerom. [ayu]