SENTANI, PapuaSatu.com – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Jayapura menyerahkan puluhan rekomendasi dari hasil kajian terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jayapura Tahun 2025.
Penyerahan dilakukan dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Sidang DPRK Jayapura, Kompleks Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Rabu (20/05/2026) yang dipimpin Ketua DPRK, Ruddy Bukanaung,SH didampingi unsur pimpinan dewan, yang dihadiri Wakil Bupati Jayapura, Haris R. Yocku,SH., puluhan anggota DPRK Jayapura dan pimpinan OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Jayapura.
Sidang paripurna kali ini menyoroti sejumlah rekomendasi legislatif yang dinilai krusial bagi arah pembangunan daerah ke depan.
Ketua DPRK Jayapura, Ruddy Bukanaung, S.E., mengungkapkan bahwa pada tahun anggaran ini, pihak legislatif mengeluarkan kurang lebih 42 rekomendasi untuk pemerintah daerah. Angka ini mengalami kenaikan signifikan dibanding tahun sebelumnya.
“Angka ini melonjak dari tahun sebelumnya yang hanya 32 rekomendasi,” ujar Ruddy usai memimpin jalannya persidangan.
Ruddy menegaskan, puluhan poin rekomendasi tersebut bukan sekadar formalitas di atas kertas. Pihaknya mendesak eksekutif untuk mengintegrasikan masukan tersebut ke dalam kebijakan nyata.
“DPRK menyampaikan harapan agar rekomendasi yang diberikan tidak hanya menjadi catatan semata, melainkan benar-benar dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah,” tegasnya.
Merespons hal tersebut, Wakil Bupati Jayapura, Haris Ricard Yocku, S.H., menyatakan komitmennya untuk mengawal penuh seluruh catatan yang diberikan oleh pihak legislatif.
“Rekomendasi yang disampaikan ini menjadi atensi yang sangat penting buat kami, akan saya sampaikan kepada Pak Bupati supaya ini bisa ditindaklanjuti,” ungkap Haris.
Haris membeberkan beberapa poin krusial yang menjadi sorotan utama dalam rekomendasi tersebut, di antaranya masalah infrastruktur publik dan transportasi.
Seperti penerangan lampu jalan yang saat ini sedang dalam proses dan akan dilaksanakan melalui kerja sama dengan Dinas PUPR Provinsi serta pemerintah pusat.
Berikutnya adalah terkait penerbangan pesawat malam hari di Bandara Sentani, yang membutuhkan koordinasi intensif dengan pihak bandara dan pemerintah pusat untuk merealisasikan operasional penerbangan malam hari di Sentani.
Terkait beberapa program strategis yang dinilai lambat, Haris mengakui adanya kendala birokrasi di tingkat nasional. Menurutnya, eksekusi di lapangan tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh daerah.
“Beberapa program memang belum berjalan sepenuhnya karena memerlukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak di tingkat pusat,” jelasnya.[yat]
