JAYAPURA, PapuaSatu.com – Wakil Ketua I DPR Papua, Herlin Beatrix Monim menyerahkan hasil penyampaian laporan hasil reses tahap II dan Laporan hasil kerja Panitia Khusus DPR Papua Tindaklankut LHP BPK RI kepada Pemerintah Provinsi Papua Penjabat Sekda, Suzana D. Wanggai, dalam sidang Paripurna, Senin (8/9/2025) malam.
Penyerahan itu disaksikan Wakil Ketua III DPR Papua, Asisten I Setda Provinsi Papua, Yohanes Walilo, Plt. Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Papua, Triwarno Purnomo, Ketua-Ketua Komisi, Ketua Fraksi dan Anggota DPR Papua serta para OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
Dalam sambutannya, Herlin Monim menekankan pentingnya laporan reses sebagai acuan agar perencanaan pembangunan di Papua lebih sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.
“Aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPR Papua kini memiliki kekuatan konstitusional dan administratif. Ini menjadi dasar kuat untuk ditindaklanjuti dalam program pemerintah daerah,” ujar Herlin Monim
Herlin Monim menegaskan bahwa meskipun Provinsi Papua telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, namun seluruh rekomendasi dalam LHP tetap wajib ditindaklanjuti.
“Tindak lanjut ini penting untuk memperbaiki kelemahan, memperkuat akuntabilitas, dan memastikan pengelolaan keuangan daerah benar-benar berdampak positif bagi masyarakat,” tegasnya.
Menanggapi laporan tersebut, Penjabat Sekda Papua, Suzana D. Wanggai, mengapresiasi kinerja DPRP dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
“Laporan dari DPRP merupakan masukan strategis dan sangat berharga bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ungkap Suzana.
Ia juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi secara serius dan menyeluruh, termasuk memperkuat sistem pengawasan internal dan meningkatkan kapasitas aparatur di tingkat SKPD.
“Kami akan mengintegrasikan seluruh masukan ini dalam perencanaan dan penganggaran daerah sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan daerah,” tambahnya.
Menurutnya, kolaborasi antara DPR Papua dan Pemerintah Provinsi menjadi pondasi kuat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat Papua.
Kendati demikian, Suzana menegaskan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk menjawab tantangan pembangunan ke depan, termasuk peningkatan kualitas layanan publik, penguatan infrastruktur dasar, pengembangan potensi sumber daya alam, serta menjaga keharmonisan sosial di Tanah Papua.
“Dengan semangat kebersamaan dan kerja keras, kita percaya seluruh tantangan pembangunan dapat diatasi demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Papua,” pungkasnya. [loy]
