JAYAPURA, PapuaSatu.com – Usai dilantik sebagawai unsur pimpinan di DPR Papua, Sosok Perempuan Papua yang dipercaya menjadi Wakil Ketua I DPR Papua, Herlin Beatrix Monim mengawali tugas perdana nya, besoknya Rabu 8 Januari 2025, dengan melakukan rapat evaluasi pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua tahun 2025 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Papua.
Politisi Partai NasDem ini menyampaikan bahwa pembahasan APBD di hari pertemamasih perlu ada pendalaman bersama lagi terkait dengan hasil evaluasi sehingga rencana besok, Kamis 9 Januari 2025 akan melanjutkan rapat guna melakukan penyempurnaan terhadap APBD.
” Sampai saat ini belum selesai pembahasan, masih kita bahas sampai besok. Itulah aganda pertama setelah kami dilantik sebagai pimpinan defenitif,” ujar Herlin Beatrix Monim kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (8/1/2025).
Herlin Monim mengungkapkan, dalam pembahasan APBD tidak sendiri melainkan empat pimpinan DPR Papua Defenitif bersama pimpinan Fraksi. “Karena selain pembahasan APBD kita juga rapat membahas alat kelengkapan dewan yang belum terbentuk. Hasil evaluasi ini harus kita laksanakan, sehingga kita tetap merujuk tugas dan fungsi dewan yang kemudian menjadi bagian dari alat kelengkapan dewan,” paparnya.
Ia mengatakan pembentukan alat kelengkapan Dewan membutuhkan beberapa hari untuk bersama-sama pimpinan Fraksi dengan mengusulkan nama-nama dari anggota yang akan di distribusi dalam setiap alat kelengkapan dewan.
“Kemudian akan kita rapatkan untuk pemilihan di setiap komisi dan alat kelengkapan lainnya untuk bisa mau membentuk dan di tetapkan,” ujarnya.
Setelah pembentukan Alat Kelangkapan Dewan, maka nantinya akan segera melaksakan tugas fungsi sebagaimana amanat seorang wakil rakyat dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. “Hal ini bisa terlaksana ketika alat kelengkapan dewan ini terbentuk,” tukasnya.
Lebih lanjut disampaikan Herlin Monim, bahwa pentingnya pembentukan Alat Kelengkapan Dewan agar DPR Papua bisa melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memperjuangkan aspirasi rakyat secara maksimal. Hal ini terlihat ketika DPR Papua menerima aspirasi mahasiswa terkait penolakan program transmigrasi.
“Ketika ada masalah terkait demo program pemerintah yang kemudian ada aksi pro kontra di tengah masyarakat, tentu Komisi I yang akan membidangi untuk menangani masalah ini. maka alat kelengkapan dewan harus segera terbentuk,” tegasnya.
Kendati demikan, tegas Herlin Monim, DPR Papua akan terus mengawal program-program Pemerintah Provinsi Papua dalam melaksanakan tugas-tugas kedewanan.
“Tapi tentu juga ada agenda lain yang kita akan bicarakan sesuai dengan apa yang menjadi program Pemerintah Provinsi Papua. Kita tentu akan bersama-sama mengawal itu dalam melaksanakan tugas-tugas kedewanan ini,” pungkasnya. [loy]
