Kepala Pemerintahan Kampung se-Kabupaten Jayapura Tandatangani Pakta Integritas

18

SENTANI, PapuaSatu.com – Sebanyak 139 Kepala Pemerintahan Kampung  (KPK) yang tersebar pada 19 Distrik di Kabupaten Jayapura melakukan penandatanganan pakta integritas sebagai wujud komitmen dalam penggunaan dana kampung secara transparan.

Penandatanganan yang disaksikan oleh Sekda Kabupaten Jayapura, DR. Hana Hikoyabi, Kepala DPMK, dan Kepala Inspektorat, berlangsung di Aula Lantai II Kantor Bupati Kabupaten Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Selasa (16/05).

Sekda Kabupaten Jayapura, Hana Hikoyabi menegaskan, komitmen yang telah ditandatangan tidak sekedar diatas kertas tetapi komitmen ini harus bicara tentang kampung yang bersih, inovasi,  dan kampung yang bekerja dengan jujur, serta transparan.

“Jangan sampai kepala kampung ada di penjara karena salah gunakan dana Kampung. Ada banyak tempat kepala kampung tinggal di penjara karena salah menggunakan dana Kampung,” tegas Hana Hikoyabi.

Ada juga laporan dari masyarakat tentang adanya kepala kampung yang tidak mempekerjakan orang lain selain keluarga terdekat dalam pengelolaan dana Kampung.

“Hanya istrinya, iparnya, keluarganya yang menikmati dana Kampung, tetapi tidak buat apa-apa,” ungkapnya.

Ia pun berharap kepada para kepala kampung bisa menggarap potensi kampung, seperti pertanian, perikanan yang bisa dikelola untuk peningkatan perekonomian masyarakat kampung.

Elisa Yarusabra, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Jayapura, mengungkapkan, penandatanganan pakta integritas pengelolaan dana desa dan Alokasi Dana Kampung (ADK)  tahun anggaran 2023  adalah bagian dari komitmen pemerintah Kampung dan daerah agar dapat mengelolah dana  Kampung dengan baik, sehingga dana kampung akan tepat sasaran dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kampung.

Selain itu kata Elisa,  penandatanganan pakta integritas merupakan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“KPK menetapkan bahwa Papua sebagai sampel atau contoh dalam pengelolaan dana desa. Salah satu yang berhasil adalah Kampung Nendali,” ungkapnya.

Ia menyatakan rasa syukurnya, karena kabupaten Jayapura sudah ditetapkan sebagai satu kabupaten yang mewakili Papua dalam desa bebas korupsi.

Lebih lanjut Elisa menjelaskan, Penandatanganan Pakta Integritas Kata Elisa akan mempercepat penanganan kemiskinan, pengangguran dan penanganan stunting di Kabupaten Jayapura.[yat]