JAYAPURA, PapuaSatu.com – Dalam rangkaian Musyawarah Wilayah DPW Perempuan Bangsa Provinsi Papua, digelar sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan kepada seluruh kader.
Kegiatan ini dihadiri langsung Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa-PKB, Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, MA., Ketua DPW PKB Papua, H. Heru Suroso,S.Pdi,M.Si, dan para pengurus DPC PKB se Provinsi Papua.
Sosialisasi ini merupakan bentuk komitmen Komisi IX DPR RI bersama BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas jaminan sosial bagi masyarakat, khususnya pekerja rentan dan pelaku UMKM.
Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, MA yang juga Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, mengatakan, sosialisasi ini menyasar kelompok yang selama ini belum tercover jaminan kesejahteraan.
“Tadi adalah sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan. Ini menjadi komitmen kami di Komisi 9. Jadi Komisi 9 ini bekerjasama dengan mitra kami, BPJS Ketenagakerjaan, punya komitmen bersama untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat,” ujar Ninik di Jayapura, Rabu (8/7/2026).
“Karena kita fokus untuk memperluas jaminan ini untuk terutama kepada UMKM dan pekerja rentan. Karena selama ini UMKM dan pekerja rentan belum tercover untuk jaminan kesejahteraan ini,” lanjutnya.
Menurutnya, definisi pekerja rentan berbeda di tiap daerah.
“Kalau mungkin di sini, di Papua pekerja rentan mungkin pekerja yang di hutan, mungkin juga nelayan dan sebagainya. Ini termasuk pekerja rentan,” jelasnya.
Ninik memilih mengundang para ibu-ibu kader Perempuan Bangsa karena dinilai memiliki jaringan luas.
“Kita yakin ibu-ibu ini punya jaringan yang luas dan ibu-ibu ini juga punya masa yang nantinya bisa melakukan sosialisasi. Kita berharap dengan sosialisasi ini banyak yang nantinya akan bergabung dengan BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.
Ninik juga menyoroti pentingnya kemudahan akses layanan. Saat ini pendaftaran BPJS sudah berbasis aplikasi HP, namun tidak semua masyarakat bisa mengaksesnya.
“Keluhan yang paling utama adalah bagaimana sebenarnya kan memang BPJS Ketenagakerja dan hampir seluruh ini ya pelayanan pemerintah BPJS Ketenagakerja, BPJS Kesehatan sekarang basisnya adalah di HP. Cuman memang kita harus melihat berapa persen sih masyarakat kita yang HP-nya sudah HP smartphone,” ujarnya.
Ia mendorong BPJS Ketenagakerjaan tetap menyediakan layanan manual. “Kalau mereka datang ke kantor BPJS harus ada lain sendiri dong, lain untuk yang pakai aplikasi dengan HP ada yang lain yang manual ini yang tidak bisa kita hindari dan saya pikir itu tadi sudah harus di respon secara positif juga oleh BPJS Ketenagakerjaan,” tegasnya.
Sebagai bentuk komitmen, Perempuan Bangsa akan mendaftarkan seluruh kader yang hadir dan belum terdaftar BPJS Ketenagakerjaan selama 2 bulan.
“Ya komitmen kita dan kita tadi untuk seluruh peserta kita sudah komitmen kebetulan yang datang ini adalah perempuan-perempuan dari perempuan bangsa kita komitmen untuk mendaftarkan mereka selama 2 bulan ini sebagai bentuk komitmen perempuan harus support perempuan. Ini bukan BPJS Kesehatan tapi BPJS Ketenagakerjaan karena saya yakin semua yang hadir ini adalah pekerja,” jelasnya.
Terkait pekerja tidak mampu, Ninik menyebut pemerintah daerah punya peran. “Tiap daerah itu punya komitmen sendiri-sendiri. Nah ini tergantung pemerintah dan kesanggupan dari anggaran pemerintah masing-masing. Nah saya tadi dengar untuk Provinsi Papua mereka sudah berkomitmen ketika ada tambahan anggaran mereka akan berkomitmen untuk memberikan pendaftar BPJS Ketenagakerjaan,” tambahnya.
Di kesempatan sama, Ketua DPW PKB Papua, H. Heru Suroso,S.Pdi,M.Si menyatakan dukungan penuh terhadap program ini. Menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan penting untuk semua aktivitas masyarakat.
“Tujuannya apa? Adalah untuk membantu masyarakat yang mana untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa sama-sama mengikuti program pemerintah yang sudah disiapkan. Karena kita dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari aktivitas,” kata Heru.
Ia menegaskan DPW PKB Papua akan menggerakkan seluruh Badan Otonom untuk ikut edukasi masyarakat.
“Nah dan kita dari DPW PKB Papua juga sangat mendukung sekali sehingga nanti saya akan juga berkoordinasi semua banom-banom yang ada di Papua baik itu perempuan bangsa maupun banom yang lain juga akan kita gerakkan supaya membantu masyarakat soal bagaimana kesadaran memberikan edukasi kepada masyarakat tentang BPJS tenaga kerja,” ujarnya.
Heru menyebut, Banom PKB di Papua terdiri dari Panji Bangsa, Garda Bangsa, Gemasabah, Berani, dan Perempuan Bangsa.
“Untuk karena ini masing-masing daerah jadi kita wilayah untuk mengkoordinir. Iya, supaya memberikan motivasi sehingga semua banom-banom yang ada di masing-masing wilayah ini bisa bergerak,” tutupnya.[redaksi]
