Legislator Papua Imbau Masing-Masing Pendukung Cagub dan Cawagub Jaga Kedamaian Jelang Pleno Penetapan PSU

Legislator Papua, Dr. Ir, Alberth Merauje ST.MT, IPM
Legislator Papua, Dr. Ir, Alberth Merauje ST.MT, IPM

JAYAPURA, PapuaSatu.com – Anggota Legislator Papua, Albert Merauje, yang juga merupakan tokoh masyarakat Papua, mengimbau seluruh masyarakat untuk menjaga kedamaian menjelang pleno hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang akan dilaksanakan pada Sabtu, 16 Agustus 2025 besok.

‎‎Merauje menegaskan bahwa sangat penting jika masing pendukung baik 01 (BTM-CK) maupun 02 (MARI-YO) menjaga suasana kondusif dan menghindari segala bentuk tindakan yang dapat menimbulkan kegaduhan atau ketidakamanan.

Bahkan Merauje meminta kedua pasangan kandidat, baik nomor urut 01 maupun 02, untuk turut serta menenangkan para pendukungnya.

‎‎”Sebagai wakil rakyat, tokoh intelektual, tokoh masyarakat, dan tokoh adat, saya mengimbau kepada kedua pasangan kandidat untuk mengajak pendukung masing-masing agar mengikuti sidang pleno dengan tertib,” ajaknya.

‎”Mari, kita sebagai warga negara yang baik, sebagai orang Papua yang berbudaya, saling menghargai untuk menjaga keamanan dan kedamaian, jangan mencederai kedamaian di tanah ini,” pesan Merauje.

‎‎Ia menuturkan, perbedaan pilihan adalah hal yang wajar, namun persatuan dan kedamaian harus tetap dijaga.

‎‎Untuk itu, Merauke kembali mengajak seluruh masyarakat untuk menerima hasil pleno KPU dengan lapang dada dan menghindari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.‎

“Siapapun yang Tuhan putuskan lewat pleno nanti, mari kita terima dengan rendah hati. Dalam pertandingan, ada yang menang dan ada yang kalah. Yang menang jangan jumawa, yang kalah jangan berkecil hati,” tuturnya.

‎ Merauje juga mengingatkan bahwa jika ada pihak yang merasa tidak puas dengan hasil pleno, maka mekanisme penyelesaian telah diatur dalam hukum negara.

‎Oleh sebab itu, mengimbau agar tidak ada gerakan atau tindakan yang bertentangan dengan hukum.

‎ ‎”Mari kita jaga kebersamaan, kedamaian, dan kenyamanan di Provinsi Papua dan Kota Jayapura. Jangan sampai hasil pleno membuat kita tidak puas, karena ketidakpuasan itu ada ranah hukumnya. Jangan buat gerakan yang mengorbankan orang lain,” pungkasnya. [loy]