SENTANI, PapuaSatu.com – Para pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno meyakini Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan kubu Joko Widodo-Ma’ruf Amin telah berlaku curang sebelumnya, saat pencoblosan, dan sehabis pemilihan umum berlangsung.
Mereka saat ini menyoroti kecurangan dilakukan oleh aplikasi Sistem Perhitungan (Situng) KPU yang masih memenangkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
Para penyokong calon presiden Prabowo Subianto tersebut percaya hasil resmi akan diumumkan KPU pada tanggal 22 Mei 2019 (besok) ini juga akan menyatakan Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebagai pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) Tahun 2019. Karena itulah, wacana people power untuk mendiskualifikasi duet Joko Widodo-Ma’ruf Amin digaungkan.
Ketua LSM Papua Bangkit menilai aksi people power ini adalah hanya untuk konsumsi Jakarta. Tetapi, tegas dia melihat people power ini tidak akan bisa berhasil sepanjang TNI dan Polri tidak terpecah.
“Banyak negara biasanya People power ini bisa berhasil, apabila didukung oleh TNI atau Polri. Atau ada perpecahan di tengah-tengah diantara TNI atau Polri. Nah, kalau sepanjang TNI dan Polri solid itu agak sulit berhasil dengan gerakan-gerakan people power yang digerakkan oleh masyarakat,” kata Hengky Jokhu yang juga Ketua Kadin Kabupaten Jayapura, Senin (20/5/2019) kemarin sore.
Hengky menjelaskan people power semacam ini biasanya konotasinya untuk menggulingkan kekuasaan, untuk konteks Pemilihan Umum (Pemilu) atau Pemilihan Presiden (Pilpres) ini sulit untuk menggulingkan kekuasaan karena yang menggerakkan aksi people power itu adalah kelompok yang ikut sama-sama bersaing sebagai kandidat di dalam Pilpres tersebut.
Hengky mengatakan, KPU adalah sebuah lembaga yang betul-betul independen, kemudian dihargai oleh banyak negara. Juga sudah diberikan semacam penghargaan atau apresiasi oleh banyak negara, karena independensinya.
Oleh karena itu, aksi people power hanya untuk menganulir sebuah lembaga yang sifatnya independen itu cenderung tidak akan mendapatkan sambutan atau tidak akan di respon oleh dunia.
Hengky menegaskan, aksi people power ini dari gerakan mana, kalau kelompok yang misalnya dari kelompoknya Prabowo, sekarang saya melihat hanya dari koalisi yang ada bertahan di kubu Prabowo-Sandi atau BPN (Badan Pemenangan Nasional) ini hanya tinggal Partai Gerindra sama PKS (Partai Keadilan Sejahtera) saja.
Lebih lanjut disampaikan Hengki bahwa PAN sudah menyampaikan selamat kepada Jokowi dan juga partai Demokrat sudah melakukan hal yang sama.
“Jadi, aksi people power ini dari kelompok mana yang mengklaim, kalau dari kelompok (BPN) itu kan PAN dan Demokrat sudah mengakui lalu dari kelompok mana yang mau menganulir keputusan KPU. Inikan menjadi sulit, jadi saya cenderung melihat siapa yang menganulir siapa, sedangkan Demokrat dan PAN sudah menyampaikan selamat kepada duet Joko Widodo-Ma’ruf Amin,” katanya.
Sementara Gerindra dan PKS hanya ikutan. Gerindra punya kemauan saja. Dan, tidak menutup kemungkinan dalam beberapa hari ini PKS akan angkat kaki dari koalisi BPN tersebut.
“di politik itu tidak ada musuh yang abadi dan tidak ada kawan yang lestari. Ini bicara kepentingan semuanya. Jadi, agak sulit untuk kita bilang aksi people power akan berhasil atau berbahaya, bagi saya itu biasa-biasa saja,” sambung Hengky.
Hengky menuturkan, Negara ini begitu kuat, TNI-Polri begitu solid dan kesadaran politik masyarakat cukup baik, termasuk koalisi di BPN 02 itu banyak orang-orang cerdas yang sudah mulai menyadari dan tentu saja mereka punya kepentingan untuk 2024 nanti.
“Karena di era Jokowi ini adalah masa terkahir, maka namanya PKS, yang namanya PAN, yang namanya Demokrat itu sudah mulai menghitung untuk 2024. Makanya mereka sudah harus masuk dalam perahu yang sama, kalau mereka keluar dari perahu ini, ya mereka akan 2024 mungkin jug akan di luar pemerintahan,” tuturnya.
Untuk itu, Hengky kembali menegaskan bahwa, LSM Papua Bangkit menolak People Power atau penggalangan gerakan massa pada tanggal 22 Mei 2019 (besok) yang bertujuan untuk menolak hasil Pemilu 2019 dengan adanya dugaan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif (TSM).
“Tindakan people power menjadikan preseden buruk dan juga ancaman serius untuk melakukan aksi ketidakpercayaan terhadap KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Untuk itu, berikanlah demokrasi berjalan sebagaimana mekanismenya,” katanya.
Dikatakannya, KPU harus menjalankan tugasnya, karena (KPU) itu adalah lembaga independen yang dipercaya oleh negara dan diakui oleh banyak bangsa-bangsa atau banyak negara maupun pemimpin-pemimpin dunia, sehingga demokrasi yang sudah bertumbuh baik dan sudah terbangun ini janganlah kita korbankan untuk satu atau dua kepentingan saja. [mi/loy]
