KEEROM, PapuaSatu.com – Meskipun tahun 2019 ini pertama kali Pemerintah Kabupaten Keerom memperoleh penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas proses penggunaan anggaran tahun 2018.
Namun pemerintah setempat dibawah pimpinan Bupati Keerom Muh. Markum akan tetap berkomitmen untuk menyelesaikan sejumlah temuan yang direkomendasikan oleh BPK.
“Walaupun dapat WTP tetap ada temuan BPK dan semuanya harus kita tindalanjuti. Namun kadarnya itu semakin menurun dari tahun ke tahun, makanya kita bisa dapat WTP. Jadi bukan berarti WTP tidak ada temuan, jelas ada dan akan kita selesaikan itu,” ujar Bupati Keerom Muh. Markum kepada wartawan dikantornya, Selasa (21/5/2019).
Diperolehnya opini WTP dari BPK, kata Bupati, tidak terlepas dari kerja keras semua komponen Pemerintah Kabupaten Keerom dalam tertib pengggunaan anggaran dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran, termasuk didalamnya menyelesaikan semua temuan-temuan BPK dari tahun-tahun sebelumnya.
Selama ini, lanjut Bupati, yang menjadi persoalan terbesar dalam neraca pelaporan keuangan Pemkab Keerom ialah masalah aset yang tidak terdata secara baik sejak Keerom terbentuk menjadi kabupaten, sehingga hal itu kerap menjadi penilaian BPK.
Namun sejak beberapa tahun lalu tambah Bupati, Pemkab Keerom telah mulai menertibkan dan mendata kembali aset-aset daerah yang pernah ada.
“Itu memang pekerjaan paling berat (masalah aset), tapi bisa selesai juga, ditambah ketertiban penggunaan anggaran yang semakin baik. Apa saja temuan BPK, teman-teman wartawan bisa tanyakan ke Badan Inspektorat ya. Silahkan karena kami sangat terbuka tentang hal itu,” tutur Bupati ketika ditanya persoalan apa saja temuan BPK tahun 2018.
Disinggung soal mempertahankan predikat WTP ditahun depan, Bupati optimis Pemkab Keerom tetap bisa pertahankan selama penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
“Saya kira tidak sulit karena formulanya kita sudah tahu, selam formula itu diikuti saya yakin WTP bisa kita pertahankan. Yang penting itu tadi komitmen ikuti aturan yang berlaku, itu saja, karena saya yakin BPK juga mau semua harus sesuai aturan,” papar Bupati. [alf]
