SENTANI, PapuaSatu.com – Dalam rangka optimalisasi wewenang Majelis Rakyat Papua (MRP), seluruh anggota MRP mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) selama tiga hari (3-5 Maret 2025) di Hotel Horison Sentani.
Bimtek dibuka Pj. Gubernur Papua yang diwakili Setiyo Wahyudi adalah Asisten II Setda Provinsi Papua Bidang Perekonomian yang ditandai dengan penabuhan tifa.
Pj. Gubernur Papua dalam sambutan tertulisnya mengungkapkan, bahwa MRP memiliki peran strategis di dalam pemerintahan Otonomi Khusus Papua.
“Majelis Rakyat Papua MRP bukan sekadar lembaga formal dalam tata kelola pemerintahan daerah, tetapi merupakan penjaga nilai-nilai adat, budaya, dan hak-hak dasar Orang Asli Papua,” ungkapnya alam sambutan yang dibacakan Asisten II Setda Provinsi Papua Bidang Perekonomian, Setiyo Wahyudi, Senin (3/3/25).
Dikatakan, MRP diamanatkan untuk melaksanakan tugas penting, seperti pertimbangan terhadap calon kepala daerah, mengawal implementasi kebijakan OTSUS dan memperjuangkan hak-hak masyarakat adat Papua.
“Namun, kita juga menyadari bahwa tantangan dalam implementasi Otonomi Khusus masih sangat kòmpleks,” ujarnya.
Menurut Pj. Gubernur, bahwa perubahan regulasi yang dinamis, dan efisiensi anggaran yang terjadi di seluruh Indonesia menuntut MRP untuk dapat lebih inovatif dan kreatif dalam memanfaatkan sumber daya yang ada guna tetap menjalankan tugas dan wewenangnya secara optimal.
Ketua MRP, Nerlince Wamuar,SE,M.Pd, mengharapkan dengan Bimtek tersebut kedepannya seluruh anggota MRP yang berjumlah 42 orang dapat melaksankaan tugasnya dengan baik.
“Dengan kegiatan yang akan berlangsung selama 3 hari ini diharapkan untuk semua anggota Majelis Rakyat Papua berjumlah 42 orang untuk terlibat mengikuti kegiatan dengan semua materi yang akan disampaikan oleh narasumber yang di Provinsi Papua bahkan yang dari kementerian dengan baik,” ungkapnya saat ditemui wartawan usai pembukaan Bimtek.
Dalam bimtek tersebut akan membahas terkait regulasi atau peraturan-peraturan terkait tugas dan wewenang MRP.
“Tentang Undang-Undang Otonomi Khusus mungkin kita bahas yang paling fokus adalah definisi orang asli Papua,” jelasnya terkait materi Bimtek.
Hal itu dengan mencermati dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada, yang sempat diperjuangkan agar baik provinsi maupun kabupaten/kota, agar dipimpin oleh orang asli Papua.
Definisi orang asli Papua, kata Nerlince, sangat penting dalam mmperjelas siapa orang yang layak memimpin Papua.[yat]
