SENTANI, PapuaSatu.com — Pemerintah Kabupaten bersama DPRD resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) atas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Induk Tahun 2026.
Nota kesepahaman tersebut dilaksanakan dalam rapat paripurna dengan agenda penandatanganan nota kesepahaman KUA PPAS Tahun 2026 di ruang sidang DPRK Jayapura, Senin (13/10/25) yang dipimpin Ketua DPRK Jayapura, Ruddy Bukanaung,SE dan dihadiri Bupati Jayapura, Yunus Wonda,SH,MH, Wakil Bupati Jayapura, Haris Richard Yocku,SH, serta unsur pimpinan dewan.
Dalam kesempatan tersebut, Ruddy Bukanaung menyampaikan bahwa secara umum postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 mengalami penurunan baik dari sisi pendapatan maupun belanja, seiring dengan adanya kebijakan nasional terkait sentralisasi anggaran.
“Postur APBD kita di tahun 2026 dari sisi pendapatan dan belanja mengalami penurunan. Ini diakibatkan karena kebijakan nasional, ada sentralisasi anggaran. Yang dulu seluruhnya diturunkan ke daerah, sekarang sebagian menjadi kewenangan pemerintah pusat,” ujarnya saat ditemui wartawan usai penandatanganan nota kesepahaman, Senin (13/10/2025).
Meski demikian, pemerintah daerah memastikan kesiapan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut.
“Pada prinsipnya, kami daerah siap menyesuaikan dengan situasi tersebut,” tambahnya.
Secara angka, APBD 2026 diproyeksikan mengalami surplus sekitar Rp11 miliar, yakni dengan pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp1,261 triliun, sementara belanja daerah sebesar Rp1,25 triliun.
Dari sisi legislatif, DPRK memberikan apresiasi dan dukungan terhadap langkah pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan anggaran tahun depan.
“Sebagai lembaga legislatif, kami memberi respon positif atas langkah pemerintah daerah. Kita juga memiliki kewajiban terkait peminjaman daerah yang perlu diselesaikan, sehingga arah kebijakan ini sudah tepat,” ujarnya.
Hal senada diungkapkan Bupati Jayapura, Yunus Wonda, bahwa kondisi sama terkait keuangan dirasakan oleh semua daerah di seluruh Indonesia.
“Turunnya ini kan bukan hanya kami Kabupaten Jayapura, tapi ini secara nasional karena kondisi negara kita, ya kita harus menyesuaikan,” ujarnya.[yat]
