JAYAPURA, PapuaSatu.com – Pendapatan daerah Papua dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 ditargetkan mencapai Rp2,465 triliun.
Target tersebut naik sekitar Rp433,31 miliar dibandingkan APBD induk 2026 yang sebesar Rp2,032 triliun.
Rencana perubahan APBD tersebut dibahas DPR Papua (DPRP) dalam Rapat Paripurna di Kota Jayapura, Senin (28/9/2026).
Kenaikan pendapatan terutama berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer.
PAD meningkat dari Rp563,46 miliar menjadi Rp635,67 miliar atau bertambah sekitar Rp72,13 miliar. Sementara pendapatan transfer naik dari Rp1,466 triliun menjadi Rp1,828 triliun atau bertambah sekitar Rp361,17 miliar.
Ketua DPRP Papua Denny Bonai mengatakan, kenaikan PAD mencapai 12,80 persen. Adapun pendapatan transfer meningkat 24,62 persen.
“Pendapatan Asli Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 mengalami kenaikan 12,80 persen atau sebesar Rp72 miliar lebih,” kata Denny.
Namun, peningkatan pendapatan tersebut belum mampu menutup kebutuhan belanja daerah.
Dalam rancangan perubahan APBD, belanja daerah mencapai Rp3,058 triliun atau naik Rp787,01 miliar dari APBD induk sebesar Rp2,271 triliun. Akibatnya, perubahan APBD Papua 2026 mengalami defisit sekitar Rp592,87 miliar.
Gubernur Papua Matius D. Fakhiri mengatakan, defisit tersebut akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan sebesar Rp602,87 miliar.
“Defisit ini selanjutnya akan ditutup dengan penerimaan pembiayaan Rp602.878.601.336,28,” kata Fakhiri.
Salah satu sumber pembiayaan berasal dari utang daerah. Denny menyebut penerimaan pembiayaan utang daerah dalam perubahan APBD 2026 mencapai lebih dari Rp420 miliar.
Secara keseluruhan, penerimaan pembiayaan meningkat 141,95 persen atau sekitar Rp353 miliar, dari Rp249 miliar lebih menjadi Rp602 miliar lebih.
DPRP meminta alat kelengkapan dewan dan fraksi melakukan kajian secara serius sebelum memberikan persetujuan terhadap Raperdasi Perubahan APBD 2026.
Pembahasan terutama akan mencermati penggunaan tambahan belanja, sumber penutup defisit, serta rencana pembiayaan utang daerah.[redaksi]
