JAYAPURA, PapuaSatu.com – Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian – BRMP Papua bersama Dinas Pertanian Provinsi Papua menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pertanian Modern Advanced Agriculture System – PM-AAS dan Penguatan Hilirisasi di Jayapura, Kamis (23/7/2026).
Rakor ini dihadiri seluruh stakeholder terkait, mulai dari jajaran Direktorat Teknis Kementerian Pertanian, Kementerian PU, Bulog, BPS, hingga para penyuluh pertanian dan Ketua Tim Kerja kabupaten/kota se-Provinsi Papua.
Kepala BRMP Papua, Dr. Aser Rouw, S.P.,M.Si. mengatakan, tujuan utama rakor adalah menyelaraskan peran semua pihak dalam percepatan program PM-AAS.
“Yang pertama, ingin kita selaraskan semua peran stakeholder terkait, terutama untuk percepatan target kita pelaksanaan PM-AAS khusus untuk padi yang dialokasikan oleh pusat, dari 1 juta hektare kita mendapat 425 hektare,” jelasnya.
Menurut Aser, rakor juga bertujuan menghimpun strategi implementasi agar sarana produksi tersedia tepat waktu.
“Kemudian yang kedua, tentunya dengan rapat koordinasi ini kami ingin menghimpun strategi dan langkah-langkah implementasi yang segera kita lakukan. Terutama dalam rangka memastikan ketersediaan sarana input yang dibutuhkan untuk melaksanakan program PMAS ini,” katanya.
Sarana input yang dimaksud meliputi alsintan full mekanisasi, pupuk, pestisida, hingga benih.
“Apa itu sarana input? Pertama, alat mesin pertanian, karena ini full mekanisasi. Lalu yang kedua, itu terkait dengan input pupuk, kemudian input obat-obatan pestisida, termasuk secara khusus benih yang bisa kami penuhi untuk program ini,” ujarnya.
Aser menegaskan PM-AAS dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani. Target tanam nasional ditargetkan selesai September 2026.
“Program PM-AAS ini secara khusus ini memang karena target kinerja tahun ini, maka harapan kami sebenarnya kita sampai September itu sudah menyelesaikan tanamnya,” kata Aser.
“Ini karena merupakan bagian dari pendekatan kesejahteraan, maka sebenarnya PM-AAS ini seperti awal tadi sambutan saya sampaikan bahwa program ini dihadirkan karena program ini kalau dilakukan sesuai dengan juknis dan SOP-nya, produktivitas padi kita bisa mencapai 10 ton dari rata-rata kita yang sekarang 5 ton secara nasional itu. Sehingga kalau mencapai 10 ton, maka tentunya pendapatan petani per musim itu akan jauh meningkat dari yang sekarang ini,” jelasnya.
Ia juga menyebut, ke depan program ini akan diperluas.
“Ini kalau bisa kita lakukan secara nasional ini karena ada 1 juta, maka akan ada lompatan di produksi kita. Nah kita ini sudah mengagendakan Pak KBB ya secara nasional, Pak Menteri itu ya nanti jadi 3 juta. Dan ini tahun depan itu semua wajib PMAS,” pungkasnya.
Dari sisi SDM, Aser menyebut PMAS akan diterapkan di lokasi sawah existing yang sudah ada pembinaan penyuluh dan BRMP. Pendampingan juga akan diperkuat dengan teknologi.
“Untuk manajemen presisi misalnya, kita kan mengoperasikan drone. Kalau tadi orang mupuk itu, dia manual itu kan bisa sehari satu orang satu hektare itu. Tapi kalau drone itu hitung menit saja. Berarti kan ada efisiensi waktu di situ,” ujarnya.
“Ini juga ada efisiensi pengairan. Karena ini juga kita, bagaimana kita mengukur betul air yang dipakai. Termasuk semua input pupuk itu dihitung betul. Aplikasinya tadi kalau dengan drone, penyebarannya merata, efisiensinya dapat. Dan itu sudah ada buku SOP-nya yang kami akan bagikan kepada penyuluh,” tambahnya.
Selain PMAS, rakor juga membahas penguatan hilirisasi 7 komoditas unggulan: kelapa, kakao, kopi, pala, lada, tebu, dan jambu mete.
“Untuk perkebunan ada fokus tujuh komunitas. Jadi apa saja itu, ada kelapa, kemudian ada kakao, ada kopi, ada pala, ada lada, ada tebu, ada jambu mete,” kata Aser.
Khusus Papua, tahap awal fokus pada kelapa 200 hektare di Biak dan Sarmi, kakao 5.000 hektare, serta penataan kebun sagu 400 hektare di Biak dan Jayapura.
“Kalau kita di Papua untuk tahapan awal ini, itu tujuh komunitas tadi, itu arahannya, yang pertama kelapa. Maka tadi saya bilang ada 200 hektar yang akan dikembangkan di Biak, kemudian ada di Sarmi. Ada kakao 5.000 hektar, arahan ke kita. Kita juga termasuk ada penataan sagu, 400 hektar, penataan kebun sagu. Itu di Biak dengan Jayapura,” jelasnya.
Kepala BRMP Pascapanen, Dr. Suharyanto, mengapresiasi langkah BRMP Papua yang telah melibatkan seluruh stakeholder.
“Prinsipnya apa yang dilakukan BRMP Papua sudah sangat bagus sekali. Sudah melibatkan seluruh stakeholder yang ada di sini. Sinergisme dijalin dengan kuat,” ujar Suharyanto.
Ia menekankan pentingnya menjaga kearifan lokal sekaligus menjamin ketersediaan beras sebagai indikator nasional.
“Karena swasembada pangan sebenarnya sudah tercapai. Tapi kita ingin tetap berlanjut dari tahun ke tahun. Dan ini juga tetap mengedepankan kearifan lokal, keunggulan lokal. Seperti di Papua ini ada sagu dan lain-lain, ubi jalar itu tidak bisa kita tinggalkan. Tapi beras sebagai indikator nasional juga harus kita jamin ketersediaannya,” katanya.
“Saya yakin di tangan BRMP Papua, walaupun dengan target 400 hektare sesuai dengan kemampuan dan LBS yang tersedia di sini. Tentunya itu dicapai pada tahun 2026 ini. Tentunya ini dengan sinergitas Kadis Pertanian dan stakeholder yang terkait di komunitas provinsi Papua,” pungkasnya.[Yat]
