Raih Opini WTP Lima Kali, Pemkab Jayapura Terima Penghargaan Dari Kemenkeu RI

573
Caption : Asisten II Bidang Perekonomian Setda Papua DR. Muhammad Musa’ad, ketika menyerahkan secara simbolis penghargaan dari Kemenkeu) RI kepada Wakil Bupati Jayapura Giri Wijayantoro
Caption : Asisten II Bidang Perekonomian Setda Papua DR. Muhammad Musa’ad, ketika menyerahkan secara simbolis penghargaan dari Kemenkeu) RI kepada Wakil Bupati Jayapura Giri Wijayantoro

JAYAPURA, PapuaSatu.com – Prestasi membanggakan ditorehkan Pemerintah Kabupaten Jayapura dibawah kepemimpinan Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, SE, M.Si melalui penghargaan dari Kemenkeu atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan Keuangan tahun 2018.

Keberhasilan yang diperoleh orang nomor satu di Kenambay Umbay ini setelah lima kali berturut-turut mendapat Opini WTP atas pengelolaan keuangan di bawah pemerintahannya tersebut.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe, S.IP, M.H., melalui Asisten II Bidang Perekonomian Setda Papua DR. Muhammad Musa’ad kepada Wakil Bupati Jayapura Giri Wijayantoro, di Hotel Fave, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Rabu (23/10/2019).

“Kami Pemerintah Kabupaten Jayapura berterimakasih atas penghargaan yang diberikan. Ke depan akan terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan negara, karena ini ini sebagai pondasi kuat dalam mewujudkan Indonesia yang mandiri dan berdaya saing,” ujar Giri Wijayantoro.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jayapura, Subhan, SE, M.M, menyebutkan, penghargaan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Jayapura secara berturut-turut merupakan keberhasilan dalam mengelolah keuangan di Kabupaten Jayapura.

“Tentunya wajib melakukan empat (4) tahapan, diantaranya laporan keuangan harus sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan bukti, Sistem Pengendalian Internal dan juga ketaatan terhadap Undang-Undang serta regulasi yang dibuat oleh pemerintah daerah sendiri,” sebutnya.

Menurut Subhan, persoalan aset bukan hanya terjadi pada Pemda Kabupaten Jayapura, tetapi terjadi juga di daerah-daerah lain dan kini sedang dalam sorotan-sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka rangka aksi pencegahan tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu,  pihaknya berharap kepada setiap OPD di lingkungan Pemda Kabupaten Jayapura wajib serius memperhatikannya, karena sangat berpengaruh pada perolehan opini nantinya. [mir/loy]