Di Papua, hampir setiap gagasan besar selalu diuji dengan satu pertanyaan yang sama : apakah ini terlalu besar bagi kita?
Tulisan Bapak Dr. Benhur Tommy Mano berjudul “ Kereta Api vs Realita Papua” patut dihargai sebagai bagian dari tradisi berpikir kritis dalam pembangunan daerah.
Kritik adalah vitamin demokrasi.
Tanpa kritk, kebijakan bisa kehilangan keseimbangannya.
Namun kritk yang sehat juga memerlukan satu hal yang sama pentingnya :
memahami proses pembangunan secara utuh, bukan hanya membaca sebuah gagasan pada potongan awalnya lalu menganggapnya sebagai keputusan akhir.
Karena itu, beberapa hal perlu diluruskan agar percakapan publik tentang kereta api Papua tetap berada dalam kerangka yang jernih dan saya ingin meresponnya sesuai dengan pertanyaan yang diajukan dalam tulisan tersebut agar fokus dan terarah sambil sesekali mensruput kopi hitam dari wilayah Lapago.
* Kereta Api Papua Bukan Gagasan Mendadak
Pertama-tama perlu ditegaskan bahwa gagasan tentang transportasi kereta api di Papua bukanlah ide yang lahir secara tiba-tba.
Sejak lebih dari satu dekade lalu, dalamberbagai diskursus pembangunan Papua telah munculgagasan tentang pentngnya sistem transportasi modern untuk memperkuat konektvitas wilayah.
Beberapa gubernur Papua sebelumnya pernah menyinggung konsep ini dalam forum pembangunan wilayah. Bahkan pada masa Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), gagasan peningkatan konektvitas Papua melalui sistem transportasi modernpernah menjadi bagian dari perencanaan strategis pembangunan kawasan timur Indonesia.
Artinya, apa yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua hari ini bukanlah menciptakan mimpi baru. Yang sedang dilakukan adalah membaca kembali mimpi lama para pendahulu, lalu mengujinya dengan kondisi zaman dan kebijakan nasional hari ini.
Dalam sejarah pembangunan, setap generasi pemimpin memiliki perannya sendiri: Ada yang melahirkan gagasan ; Adayang menyiapkan fondasi ;
Dan ada pula yang mencoba membawa gagasan itu lebih dekat kepada kemungkinan realisasi.
- Ketika Tahapan Awal Dibaca Sebagai Keputusan Proyek
Tulisan tersebut mempertanyakan berbagai hal: Di mana feasibility study, dari mana sumber pembiayaan, berapa estmasi biaya, serta apa analisis risikonya.
Dan bagi saya semua pertanyaan itu tentu sah.
Namun yang perlu dipahami adalah bahwa pertemuan antara Pemerintah Provinsi Papua dan PT Kereta
Api Indonesia (KAI) sejak awal telah disebut sebagai tahapan penjajakan awal.
Dalam setiap pembangunan infrastruktur, tahapan prosesnya selalu jelas:
penjajakan konsep kajian teknis dan feasibility analisis pembiayaan kajian sosial dan konsultasi keputusan Pembangunan study public
Dengan kata lain, pertanyaan yang diajukan dalam tulisan tersebut sebenarnya adalah tahapan yang memang akan lahir setelah proses penjajakan ini berjalan.
Mengkritk tahap awal karena belum menghasilkan dokumen tahap berikutnya ibarat meminta seorang petani menunjukkan hasil panen, padahal benihnya saja belum sempat ditanam.
- Pembangunan Selalu Memiliki Proses.
tidak ada panen tanpa menanam dan tidak ada hasil tanpa tahapan.
Ada sebuah ironi kecil, kita ketahui bersama, bahwa Bapak Benhur Tommy Mano bukanlah orang yang asing dengan proses pembangunan.
Selama hampir sepuluh tahun memimpin Kota Jayapura. Sebagai wali kota, tentu beliau memahami betul bahwa setap proyek infrastruktur selalu dimulai dari gagasan, kemudian perencanaan teknis, kajian kelayakan, hingga akhirnya keputusan pembangunan.
Karena itu agak mengherankan ketka tahapan awal yang sangat lazim dalam proses pembangunan tba-tba diperlakukan seolah-olahsebagai ruang gelap kebijakan. Padahal bagi siapa pun yang pernah mengelola pemerintahan, proses ini adalah sesuatu yang sangat biasa.
* Logika Pembangunan Papua: Konektvitas Wilayah
Jika kita ingin jujur melihat realitas Papua, maka ada satu persoalan besar yang tdak bisa kita abaikan: konektvitas wilayah.
Papua adalah wilayah yang luas dengan topografi yang kompleks. Di tanah ini, jarak geografs sering berubah menjadi jarak ekonomi yang mahal :
Harga barang tnggi, Distribusi logistk lambat dan Mobilitas masyarakatterbatas. Karena itu pembangunan transportasi tidak bisa dilihat hanya sebagai proyek fisik, tetapi sebagai strategi integrasi ekonomi wilayah.
Ketka Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto membuka kemungkinan pembangunan transportasi kereta api di Papua dan menugaskan PT Kereta Api Indonesia melakukan kajian awal, maka langkah Pemerinta Provinsi Papua yang di Pimpin Bapak Gubernur Matus D Fakhiri untuk merespons peluang tersebut adalah sesuatu yang wajar dalam logika pembangunan wilayah. Karena Ini bukan soal prestise tapi ni adalah upaya membuka kemungkinan masa depan konektvitas Papua.
* Papua dan Psikologi Keraguan
Namundi baliksemua perdebatanteknis ini, ada satu persoalan yang lebih dalam psikologi pembangunan Papua.
Selama bertahun-tahun masyarakat Papua sering mengatakan hal yang sama:
Transportasi mahal, Distribusi barang lambat, Wilayah terasa jauh satu sama lain.Padahal kita ingin konektvitas yang lebih baik. Namun setap kali muncul gagasan besar untuk memperbaiki konektvitas itu, kita sering berhenti sejenak dan bertanya: Apakah ini terlalu besar bagi Papua?
Di titik inilah ironi pembangunan sering muncul. Papua sebenarnya tidak kekurangan gagasan besar, yang sering kita kekurangan adalah keberanian untuk mempercayai bahwa kita bisa memulainya.
Papua tentu harus berpijak pada realitas. Tetapi realitas tidak boleh mematikan harapan. Sejarah pembangunan selalu menunjukkan satu hal sederhana: kemajuan tidak lahir dari mereka yang hanya melihat keterbatasan, tetapi dari mereka yang berani membuka kemungkinan.
Jika suatu hari nanti kereta api benar-benar melintas di tanah Papua, rel itu bukan sekadar jalur transportasi. Rel itu akan menjadi simbol bahwa Papua akhirnya berani menghubungkan mimpi lama para pemimpinnya dengan masa depan generasi berikutnya.
Dan seperti yang sering kita katakan bersama: “Konektvitas wilayah adalah jalan menuju Papua cerah” .
[Artikel ditulis oleh Juru Bicara Gubernur Papua, Dr. Muhammad Rifai Darus, SH.,MH.]
