JAYAPURA, PapuaSatu.com – Wakil Ketua Komisi II DPR Papua, Bambang Mujiono yang berasal dari daerah pemilihan Keerom melakukan reses untuk menjaring aspirasi masyarakat dalam peningkatan perekonomian dan pembangunan daerah.
Dari hasil reses yang diterima, Bambang menyebutkan, bahwa Kabupaten Keerom merupakan pusat yang berbasis pertanian perkebunan dan sektor industri serta sekotr Kehutanan.
Didalam tiga sektor ini, masyarakat mengeluhkan tentang pasar. Dimana Pasar bertujuan untuk menopang komoditi yang ada di Kabupaten Keerom dan Kabupaten Jayapura, namun masyarakat mengeluhkan ketidakpastian dalam hal jam waktu saat buka pasar sentral yang saat ini ada di pasar Youtefa-Kota Jayapura.
“Ada ketidak pastian saat masyarakat melakukan penjualan karena kadang-kadang dipindahkan pagi oleh pemkot kadang malam. Hal ini berdampak ketika jam waktu bergeser, maka akan terjadi pengembalian barang yang tidak laku, itu akan harganya jatuh dan tidak laku,” ujar Bambang di ruang kerjanya, Rabu (19/02/2025).
Keluhan masyarakat Keerom ini, akan menjadi konsep untuk dibahas di Dewan dengan harapan ada sinkkronisasi antara Pemerintah Kota Jayapura, Pemerintah Kabupaten Keerom, dan Pemerintah Kabupaten Jayapura.
Meningkatkan hasil komoditi masyarakat, masyarakat menginginkan agar ke depan Provinsi Papua punya pasar komuditi yang artinya, Pasar Sentral yang dimiliki oleh Provinsi bersinergi dengan pasar Pemkot dengan peningkatan menjadi pasar menjadi dengan hasil dagang yang bersih.
“Ini yang menjadi salah satu konsep kita adalah dalam waktu dekat bagaimana aspirasi pedagang dan petani berkaitan dengan pasar,” katanya.
Lebih lanjut disampaikan Bambang, saat ini Pasar yang diperlukan adalah pasar komoditi dalam skala Ekspor. Seperti ketahui bahwa saat ini kita memiliki sawit CPO problematika yang hari ini dialami oleh petani sawit.
Namun sptpn sulit digarap karena sptpn ini hanya bisa dialihkan ke BUMD. Hal ini menjadi salah satu aspirasi juga karena tidak masuk kepada jalur industrialisasi Hilir dari produk sawit sehingga menjadi minus karena posisi sipil yang cukup panjang dan distribusinya pasti akan panjang dari pabrik sampai ke pelabuhan pelabuhan.
Bambang berharap, Papua bisa mengembalikan produksi Kakao karena harga kakao saat ini sudah mencapai kisaran 80 sampai 100 ribu. Jikalau hal ini dikirim di atas kadar 7, pasti akan jauh lebih mahal dana kan menjadi booming lalgi Kakao di Papua.
Ia menjelaskan, Harga Kakao dulu senilai Rp13.000 dan harga itu sudah menguntungkan. Hari ini sudah mencapai 80 dalam kondisi basah Rp100.000. “Dengan kondisi kering paksa Hilir ini adalah ekspor Artinya kita mengekspor berarti harus keterjaminan penanaman ulang Kakao untuk khusus untuk Dapil Keerom,” ujarnya.
Lebih lanjut disampaikan bahwa coklat pernah membuming di masyarakat asli Papua dan Transmigrasi dan semua sudah mengakar di daerah tersebut, sehingga komoditi ini tidak perlu belajar banyak lagi ketika pemerintah kembali meningkatkan komiditi masyarakat.
“Kalau mau berkembang perlu adanya kontribusi dari pemerintah Provinsi dalam mengintervensi untuk penyediaan bibit dengan kualifikasi yang tahan terhadap penyakit dan penataan budidaya. Artinya, masyarakat perlu diatur untuk pencegahan penyakit perawatan sehingga kualitas coklat kita bisa Bagus kembali untuk pemenuhan pasar ekspor,” tandasnya.
Selain itu juga permasalahan mengenai Jalan Yoka Jalan yang merupakan ruas jalan Provinsi yang menghubungkan Kota Jayapura dan Arso 14 ke Kwarcab Lere atau Taja. “Jika ruas jalan ini sudah terbangun maka memotong lebih pendek saja untuk menuju kota. Dengan ini maka perecepatan untuk penjualan hasil komoditi juga lebih cepat,” ujarnya.
Lanjutnya, Jalan tersebut ini adalah jalan ruas Provinsi yang menjadi aspirasi masyarakat untuk bisa secepatnya karena akses terhadap ruas jalan ini akan menopang mobilitas produksi komiditi, baik Sawit maupun komodoti lainnya yang berujung pada muaranya yakni pelabuhan untuk menopang industri ekonomi.
“Jadi kalau tidak menumpang jalan menuju ke pelabuhan ini tidak mungkin karena industri hilir pintu keluarnya adalah pelabuhan kalau jalan pelabuhan tidak ada. Makanya aspirasi masyarakat kita hari ini meminta agar segera diselesaikan ruas jalan ini untuk pengerjaannya,” tukasnya.
Kemudian juga ada beberapa ruas jalan di Kabupaten Keerom yang memiliki perhatian penting untuk segera dibuka dengan adanya bandara Senggi sebagai bandara penumpang untuk daerah pegunungan.
Terutama logistik dan distribusi alat berat, hampir semua pengangkutan alat berat itu di singgi h dan sudah berjalan Karena sekarang bandara sentani lebih ke pesawat besar,
“Helikopter yang mengangkut alat berat itu sudah lebih ke bandara Senggi. Jadi ada ruas jalan yang kita alihkan dari kabupaten ke provinsi, di percepat daya dukung terhadap titik tumbuh ekonomi karena memiliki rute menuju ke Papua pegunungan,” pungkasnya. [loy]
