Seorang Pejabat Berinisial EO Dinyatakan Sebagai Tersangka Penyebaran Video Porno

0
1145
Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. Ahmad Mustofa Kamal,SH

JAYAPURA, PapuaSatu.com – Penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Papua kembali menetapkan lima orang sebagai tersangka kasus penyebaran video porno, yang menampilkan seorang tokoh asal Timika di video tersebut.

Sekedar diketahui, dalam kasus video porno tersebut, sebelumnya telah ditahan seorang perempuan yang merekan video tersebut, yang kemudian menyebar melalui media sosial whatsapp group di lingkungan pemerintah maupun di luar pemerintah Kabupaten Mimika.

Kabid Humas Polda Papua, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 11 orang saksi dan penelusuran atas jejak digital yang ada, seorang pejabat berinisial EO dan empat orang, masing-masing VM, UY, PYM dan DW sebagai tersangka.

Dari informasi yang beredar di masyarakat, pejabat EO tersebut tidak lain adalah Eltinus Omaleng yang notabene adalah Bupati Mimika.

“Setelah kemarin (Senin, 12/10/20) dilakukan gelar perkara, penyidik Subdit V Siber Dit Reskrimsus Polda Papua menetapkan 5 orang sebagai tersangka, masing-masing berinisial VM, UY, PYM, EO dan DW,” ungkap Kabid Humas Kepada awak media di Media Center Polda Papua, Selasa (13/10/20).

Untuk kasus tersebut ada dua Laporan Polisi yakni LP/550/VIII/2020/Papua dengan tersangka AZHB alias Ida (23) yang telah dilakukan tahap I pada hari Jumat (18/9/20) lalu.

Untuk tersangka Ida (23) berkas perkara telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa penuntut Umum, yang akan dilanjutkan ke Tahap II dengan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum.

Kombes Pol Drs. AM Kamal juga mengungkapkan bahwa kepada lima tersangka tersebut dijerat dengan Pasal 45 ayat(1) Jo Pasal 27 ayat(1) UU NO. 19/2016 tentang ITE.

Yakni, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar Kesusilaan) dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

Sementara, untuk para tersangka akan dilakukan pemanggilan dan bila dibutuhkan akan dilakukan penahanan di Rutan Mapolda Papua.

“Penyidik akan melakukan pemanggilan dulu,” jelasnya.

Dikatakan, penyidik akan melihat apakah tersangka bisa dipercaya dan bersikap kooperatif atau tidak.

“Itu menjadi pertimbangan penyidik untuk tersangka itu ditahan atau tidak, dan itu kewenangan penyidik Dit Reskrimsus,” jelasnya lagi.[yat]