JAYAPURA, PapuaSatu.com – Ketua Majelis Rakyat Papua, Timotius Murib mengaku terkejut atas kedatangan rombongan ratusan tenaga honorer K2 Provinsi Papua ke Kantor MRP, Jumat (5/4) kemarin.
Kedatangan honorer ini sempat menyita perhatian anggota MRP dan staf yang ada. Pasalnya, kedatangan mereka dengan konvoi kendaraan roda dua, meski begitu tidak sampai mengganggu aktifitas di MRP.
Ratusan honorer ini meminta bantuan peran MRP ikut memperjuangkan nasib mereka untuk diangkat jadi PNS.
Ketua MRP Timotius Murib yang ditemui PapuSatu.com, mengatakan, terkatung-katungnya nasib honorer ini sebagai konsekwensi dari kebijakan moratorium oleh pemerintah selama ini, sehingga tenaga honorer yang sudah mengabdi bertahun-tahun tidak bisa diangkat jadi PNS.
Dikatakan, sebenarnya pihak MRP bersama pemerintah Provinsi Papua sudah meperjuangkan nasib para honorer K2 sampai ke Presiden, namun belum mendapat respon dari MenPAN-RB.
“ Perjuangan yang sudah dilakukan Gubernur, DPRP, MRP dan para bupati di Papua menemui Presiden Joko Widodo di Bogor beberapa waktu lalu ternyata tidak direalisasikan MenPAN-RB,” katanya.
Dimana dalam pertemuan itu, pihaknya minta sistem penerimaan PNS di Papua secara offline, tetapi ternyata tak digubris.
Selain itu, pihaknya juga sudah sepakat agar kuota yang diberikan MenPAN-RB dinaikkan jadi 2000 formasi untuk Papua, tetapi juga tidak direspon oleh MenPAN-RB, karena itu munculah protes dimana-mana oleh pencari kerja, termasuk honorer K2 yang datang ke MRP.
Dikatakan, salah satu keinginan para honorer ini agar MRP segera menfasilitasi pertemuan dengan DPRP bersama gubernur dalam hal ini BKD untuk membicarakan hal teknis terkait nasib mereka, sehingga dapat diputuskan sebelum Pilpres.
“Salah satunya agar penerimaan dilakukan sistem offline, karena kalau online mereka akan terus jadi korban,” katanya.
Merespon permintaan para honores tersebut, maka Senin besok MRP akan menggelar rapat pleno membentuk beberapa pansus, salah satunya pansus affirmasi guna membekab pencari kerja berjuang sama-sama sampai ke presiden.
“Kalau Papua Barat sudah direspon oleh Menpan, mengapa Papua belum, padahal kita yang berjuang lebih dahulu ke Presiden,” katanya.
Ditambahkan, melalui Pansus ini nantinya pihaknya akan kembali menemui presiden RI agar Papua diberlakukan sistem offline untuk memberikan peluang lebih besar bagi honorer diangkat jadi PNS. “Kami akan bicarakan lagi dengan presiden termasuk sistem penerimaan dan tambahan kuota, jadi nantinya semuanya sudah include,” harapnya. [sony]
