Tuntut Pembayaran, Puluhan Sopir Truk Duduki Kantor Bupati Keerom

Dialog terbuka Wakil Bupati Keerom, Wahfir Kosasih dengan para sopir truk yang menuntut haknya, di halaman Kantor Bupati Keerom, Senin (13/12/21)
Dialog terbuka Wakil Bupati Keerom, Wahfir Kosasih dengan para sopir truk yang menuntut haknya, di halaman Kantor Bupati Keerom, Senin (13/12/21)

KEEROM, PapuaSatu.com – Hari Senin (13/12/21) pagi sekitar pukul 09.30 WIT, para pejabat dan ASN di Kantor Pemerintah Kabupaten Keerom dikejutkan dengan masuknya sekitar 25 unit truk.

Sesaat kemudian para sopir dan penumpangnya turun, baik bapak-bapak dan ibu-ibu berteriak menagih janji Bupati Keerom, Piter Gusbager yang pernah diungkapkan langsung kepada para sopir pada Oktober 2021 lalu.

“Kami bukan datang mengemis, tapi hanya menuntut hak kami,” ungkap para pendemo secara bergantian.

Kabag OPS Polres Keerom sempat menyampaikan agar ada perwakilan untuk dapat berbicara di dalam ruangan dengan wakil bupati, namun ditolak.

Sehingga, setelah sekitar satu jam menunggu, Wakil Bupati Keerom, Wahfir Kosasih didampingi Kepala Dinas PU Kabupaten Keerom dan Kabag OPS Polres Keerom serta sejumlah pejabat lainnya keluar menemui para pendemo di depan Kantor Wakil Bupati Keerom.

Dalam arahannya, wakil bupati mengungkapkan bahwa permohonan pencairan pada proyek swakelola di Danas PU Kabupaten Keerom Tahun 2020 yang menjadi tuntutan para sudah clear dapat dicairkan.

“Dengan catatan, ini karena menyangkut masalah teknis masalah keuangan, kami sudah perintahkan,” ungkap wakil bupati kepada pendemo.

Wakil bupati juga menyatakan, dalam satu atau dua hari akan dipanggil pihak bank, sehingga dalam satu atau dua hari lagi baru bisa dicairkan dari Bank Papua kepada Dinas PU Kabuapten Keerom, dan akan langsung ditransfer ke rekening para sopir.

“Saya pastikan, dan saya akan terus mengawal sampai uang ini masuk ke rekening bapak-bapak sekalian,” tegas wakil bupati.

Namun para sopir truk yang datang langsung menyatakan rasa tidak percayanya, karena ungkapan serupa pernah dijanjikan Bupati Keerom bersama Sekda Keerom beberapa waktu lalu, namun tidak terealisir hingga batas waktu yang dijanjikan telah lewat.

“Kami kurang yakin begitu pak. Kemarin bahasan juga seperti ini,” ungkap salah satu sopir kepada wakil Bupati Keerom.

Para sopir pun bersikeras untuk menunggu (baca : menduduki) di Kantor Bupati Keerom sampai uang yang menjadi haknya benar-benar cair dan diterima para sopir, meskipun harus bermalam di Kantor Bupati Keerom.

Salah satu sopir bernama Amir mengungkapkan bahwa uang yang menjadi tuntutan para sopir adalah proyek Bulan November 2020.

“Kami sudah melakukan pertemuan tiga kali dengan bupati,” ungkapnya saat ditemui wartawan usai dialog terbuka dengan wakil Bupati Keerom.

Dalam pertemuan pertama, Bupati Pieter Gusbager sendiri bersama Sekda yang menemui, dan dijanjikan akan dibayar tanggal 8 September.

Karena di tanggal tersebut tidak juga ada tanda-tanda, maka pada Oktober 2021 para sopir kembali menemui Bupati Keerom.

Dalam pertemuan kedua, Bupati Pieter kembali berjanji, namun cuma bilang secepatnya dicairkan.

Bahkan dikatakan, bahwa bupati sempat melontarkan ungkapan, “Kalau saya tidak mau tanggung jawab kalian (para sopir) mau bilang apa”.

Ungkapan tersebut yang membuat para sopir gelisah.

Karena sudah satu tahun lewat tidak kunjung cair, para sopir pun merasa tidak percaya lagi janji-janji pemerintah, sehingga para sopir tidak mau pulang sebelum tuntutannya dipenuhi.
“Kami tidak tuntut apa-apa, kami hanya minta kami punya hak supaya segera dibayarkan, itu saja,” ungkap Amir.

Salah satu rekannya, bernama Ridwan mengungkapkan bahwa, gara-gara ia ikut proyek tersebut, ia harus menjual salah satu truk miliknya untuk menanggulangi tanggungan kreditnya di Bank BRI.

Sekarang truk satunya pun sampai ngancing karena tidak ada biaya perawatan.

Sampai ia harus pinjam ke orang lain, dan beruntung ada salah satu anggota Polisi yang bersedia dipinjami uang.

“Dan saat ini dua teman sopir sudah meninggal, sementara uang hasil kerjanya belum diterima. Bagaimana pertanggungjawabannya kalau begini,” ungkap Ridwan.

“Jadi saya minta tolong kepada bapak bupati, pikirkan kami punya hak-hak, karena kami sudah berikan bapak punya hak, mulai jalan jadi bagus sampai jalan rusak kembali,” lanjutnya memohon.

Menurut para sopir tersebut, kewajiban yang harus dibayarkan pemerintah bervariasi untuk setiap orang, yang disesuaikan dengan jumlah timbunan atau karang yang mambu diangkut setiap harinya.

Dan ditaksirnya, per sopir mendapat hak pembayaran antara Rp 8 juta hingga Rp 10 juta.

Dan jumlah kendaraan truk yang terlibat pada proyek tersebut berkisar 100 unit.[Yat]