
JAYAPURA, PapuSatu.com – Anggota Komisi D DPR Kota Jayapura, yang juga sebagai Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hj. Asriyani bakal mengawal dan memperjuagkan aspirasi masyarakat yang telah di serap pada masa reses tahap I di Distrik Jayapura Selatan, pada Sabtu 19 Januari 2025 lalu.
Hj. Asriyani memparkan, aspirasi yang berhasil dihimpun melalui reses di lima tempat masing-masing, Hamadi Para-para, Hamadi Rawa I, Kampung Gajah Putih, Kampung Weref dan Bucen II Entrop, nanti akan diperjuangkan melalui lembaganya.
“Semua aspirasi dan usulan masyarakat sudah kami catat dan akan saya perjuangkan di lembaga untuk di masukan dalam sidang Paripurna nanti. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat akan selalu di perjuang dan an minta pemerintah Kota Jayapura untuk dipriotaskan. Intinya kami siap untuk memperjuangkan aspirasi warga,” tukasnya.
Hj. Asriyani menyampakan ucapan terimakasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan aspirasinya pada masa reses tahap I anggota DPR. “Saya akan memperjuangkan ini sebagaimana masyarakat memperjuangkan saya sehingga bisa duduk di DPR Kota Jayapura untuk mengawal setiap aspirasi mereka yang selama ini tidak dijawab,” ujarnya.
Sementara dari aspirasi yang dihimpun pada masa reses tahap I, ada banyak keluhan masyarakat diantaranya, adanya pembangunan Posyando, khususnya di Kampung Gajah Putih danKampung Weref, masalah selokah, motor sampah, BPJS, masalah pendidikan, dan masalah bantuan UMKM.
Hj. Asriyani menuturkan, aspirasi ini menjadi acuan bagi dirinya selama dewan untuk nanti disampaikan pada rapat DPR Kota Jayapura. “Memang, yang paling utama diperjuangkan adalah masalah BPJS. Masalah BPJS sangat penting sekali untuk harus diperjuangkan,karena selain rumah sakit mahal juga obat-obatan yang begitu mahal. Hal itu tidak sebanding pendapat masyarakat,” tukasnya.
Oleh karena itu, Hk. Asriyani akan menyampaikan aspirasi para rapat dan kemudian akan memanggil pihak OPD terkait untuk menjelaskan mengenai BPJS yang sampai saat ini belum dinikmati oleh masyarakat itu sendiri.
“Apakah itu, karena masalah status di Kartu Keluarga atau bagaimana, harus pihak terkait memberikan penjelasan agar masyarakat merasakan manfaat dari kesehatan itu sendiri,” imbuhnya.
Selain BPJS, pihaknya akan memperjuangkan, Motor Sampah kepada masyarakat, khususnya di Hamadi Rawa I dan Gajah Putih. “Masyarakat mengeluh banyak sampah tertumpuk tapi 2 sampai 3 hari baru diangkut. Nah, ini yang menjadi PR bagi saya bagi untuk disampaikan kepada pemerintah. Ini tidak boleh terjadi, karena apabila terjadi penumpukkan sampah maka akan berdampak pada kesehatan dan rawannya banjir,” tukasnya.
Masalah, pembangunan jalan di setiap lorong warga dan pembangunan selokan, pihaknya akan berembuk untuk menyampaikan langsung kepada rekan-rekan komisi terkait, seperti Komisi B dan Komisi C yang menangani agar bersama-sama dibahas dalam hasil rapat paripurna nanti. [loy]