JAYAPURA, PapuaSatu.com – Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal mengungkapkan, bahwa Pemerintah Provinsi Papua akan berupaya lebih aktif dalam mendukung upaya keberpihakan atau afirmatif action terhadap Orang Asli Papua (OAP), terutama bagi para pemuda yang berminat untuk menjadi anggota Polri.
Hal itu diungkapkan Klemen Tinal saat ditemui wartawan di Hotel Aston Jayapura, Senin (22/07/2019), usai coffe morning bersama Kapolda Papua, DPRP, MRP dan unsur Forkopimda serta stakeholder lainnya.
“Memang sudah ada MoU-nya waktu itu, namun tahun ini belum berjalan, maka tadi saya sampaikan, tadi ada Ketua DPR Papua juga, dan diharapkan nanti pada APBD Perubahan bisa kita masukkan supaya hal itu bisa berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Wagub sangat mendukung afirmatif action tersebut, terkait program anak asuh Polda Papua.
“Karena tiap Polres itu mengambil anak angkat, dari anak-anak putera daerah yang ingin masuk tes polisi,” jelas Wagub.
Dalam pemaparannya terkait Rekrutmen anggota Polri khusus Putra/Putri Orang Asli Papua (OAP), Kapolda Papua Irjen Pol Rudolf Albert Rodja menyebutkan, coffe morning tersebut adalah untuk menyamakan persepsi antara Polda Papua dengan stakeholder lainnya terkait perlindungan hak-hak orang asli Papua khususnya dalam rangka penerimaan anggota Polri di Polda Papua.
Data rekrutmen sejak 2015 hingga 2019, terlihat bahwa animo OAP lebih sedikit dibandingkan animo non OAP, terkecuali pada tahun 2017, yanv menunjukkan animo OAP lebih besar dibandingkan non OAP.
MoU Polda Papua bersama Pemprov Papua, yang diantaranya memuat pengawasan dalam pelaksanaan perekrutan anggota Polri di Polda Papua, ataupun tentang pelaksanaan pembinaan dan pelatihan serta anggaran untuk OAP dalam mengikuti penerimaan anggota Polri, yang ditandatangani sejak Tahun 2015, belum berjalan dengan baik.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolda juga memaparkan sejumlah kebijakan yang telah dilaksanakan terkait afirmatif action, baik dalam penerimaan bintara maupun taruna Akpol.
Selain itu juga dipaparkan rekomendasi yang akan dibawa ke Kapolri, agar afirmatif action bisa lebih luas, seperti salah satunya diberinya kewenangan 25 persen untuk Polda Papua dalam menentukan kelulusan calon bintara Polri.[yat]
