JAYAPURA, PapuaSatu.com – Aparat kepolisian daerah Papua menyiapkan tujuh ribu personil untuk pengamanan Pilkada Bupati dan wakil Bupati di 7 kabupaten serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua.
“Kami sudah siapkan sebanyak tujuh ribu dan mereka akan ditempatkan di semua titik wilayah pengamanan pilkada di Papua,” kata Kapolda Papua Irjen Pol Drs. Boy Rafli Amar kepada wartawan di Mako Brimob Polda Papua-Kotaraja, Jum’at (26/4/2018) pagi.
Selain personil Polda Papua, kata Boy, pihaknya meminta bantuan personil polri dari Polda Papua Barat untuk memback-up pengamanan di wilayah kabuaten Nabire, Dogiay, Deiyai dan Paniai.
“Dari Papua Barat direncanakan 19 Juni 2018 kita minta untuk bisa bergeser memperkuat ke wilayah Nabire, Dogiay, Deiyai dan Paniai, sedangkan Mimika akan kita kerahkan kekuatan dari Polda Papua dan jajaran dengan jumlah sekitar 300 personil. Kita Brigadir lulusan kemarin dan akan kita kerahkan ditambah Brimob yang akan disiapkan di beberapa titik,” kata Boy.
Sementara daerah yang dianggap rawan seperti, Paniai, Dogiay, Puncak, Mamberamo Tengah, Jayawijaya, Boy menegaskan, pihaknya sudah melakukan beberapa tahapan seperti doa bersama, dialog dengan tokoh masyarakat, kepala suku, adat dan melakukan koordinasi dengan KP dan Panwaslu.
“Upaya yang kita lakukan ini kan, untuk mengeliminasi kerawan karena kerawanan terkadang bersumber dari penyelanggara karena dianggap kuranag komunikatif dengan masyarakat dan paslon,” ujarnya.
Jenderal Bintang dua ini mencontohkan, Mamberamo Tengah salah satu indikasi bahwa lemahnya komunikasi antara masyarakat dengn penyelanggara. “Kita dorong ke KPU Papua untuk diingatka, agar para komusioner di kabupaten secara intens melakukan sosialiasi dan bertemu dengan masyarakat,” kata dia.
Menurutnya, jika KPU tidak bertemu dengan masyarakat maka mereka akhirnya meluapkan kemarahan dengan melakuakan diluar aturan hukum yang berlaku. “Ini cara-cara kita melakukan eliminasi kerawanannya,” ujarnya.
Namun secara umum, aku Boy bahwa sengketa pilkada di Papua berjalan baik namun tetap dalam proses engamanan agar tidak menimbulkan kesenangan dalam satu kelompok. Aparat kepolisian di lapangan akan tetap mengantisipasi dan mengawal proses ini, baik masa kampanye maupun pada hari puncaknya.
Saat ini kata Boy, banyak pihak yang merasa dirugikan sehingga berupaya melakukan proses hukum seperti PTUN dan Kasasi termasuk di DKPP. “Nah, yang kita kawal sekarang ini karena ketidakpuasan dari berbagai pihak akibat proses putusan hukum yang ada,” katanya.
Namun dari segi aspek keamanan, kata Kapolda, pihaknya sudah menyiapkan Renpam untuk hari pungutan suara. “Ini masih kampanye tapi Renpam hari pemungutan sudah kami siapkan,” imbuhnya. [loy]
