JAYAPURA, PapuaSatu.com – Dalam kerangka menyinkronkan data pada Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dengan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), Polda Papua menggelar penyusunan laporan keuangan Tahun Anggaran 2018, di Fave Hotel Jayapura, Selasa (22/1/2019).
Kapolda Papua Irjen pol Drs. Martuani Sormin, M.Si saat membuka kegiatan tersebut mengungkapkan bahwa jajaran Polres yang ada di seluruh Provinsi Papua adalah sebagai ujung tombak pencapaian akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
“Kapolres adalah ujung tombak saya, kalian jangan capek menghimbau, menghukum kepada anggota yang bersalah dan kita harus pahami, kalau ada anggota Bidkeu yang hebat, maka berikan penghargaan,” tandas Kapolda.
Masalah keuangan, kata Kapolda, adalah masalah yang berat, karena berkaitan dengan akuntabilitas. Yang mana, setiap uang yang dipakai harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
“Kepada Kapolres agar mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang keluar dan harus tau berapa saja uang yang digunakan oleh masing-masing satker,” ujar Kapolda.
Kita harus meningkatkan pelayanan dan kepada Kapolres harus memberikan pelayanan dengan baik dan cepat.
Kapolda juga menekankan agar melalui laporan keuangan dari satuan kerja yang ada, Polda Papua mampu memberikan sumbangsih kepada Polri menjadi predikat WTP.
“Polri menjadi predikat WTP selama 5 kali berturut-turut dan kita menjadi lembaga terpercaya No. 4 seluruh Indonesia. Kita harus ciptakan kebanggaan kepada Polda dan melalui kegiatan ini apa yang menjadi harapan untuk menjadi predikat WTP pada tahun 2019 bisa terwujud,” harapnya.
Pada kesempatan tersebut, Kapolda Papua juga memberi penghargaan kepada Polres Jayapura atas prestasi sebagai peringkat kedua kategori pengelolaan anggaran Polri terbesar dan terbaik diatas Rp 50 M tingkat Provinsi Papua.
Penghargaan yang sama diserahkan kepada Polres Paniai atas prestasi peringkat ketiga sebagai kategori pengelolaan anggaran terbesar dan terbaik diatas Rp 50 M, dan penghargaan kepada Polres Supiori sebagai peringkat kedua pengelolaan anggaran kategori sedang dengan angaran antara 25 M hingga 50 M tingkat provinsi.[yat]
