Sambut Natal, DPRD Kota Jayapura Minta Penjualan Miras Ditutup

0
1117
Anggota DPRD Kokta Jayapura La Ode Mohitu
Anggota DPRD Kokta Jayapura La Ode Mohitu

JAYAPURA, PapuaSatu.com  – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jayapura meminta kepada Pemerintah Kota Jayapura memperketat pelarangan penjualan minuman keras jelang natal 25 Desember 2019 dan tahun 2020.

Permintaan ini disampaikan lantaran banyak toko-toko miras di Kota Jayapura terbuka bebas, sehingga masyarakat leluasa membeli miras yang akhirnya mengganggu kamtibmas di Kota Jayapura.

“Penutupan penjualan Miras ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang disebabkan oleh pengaruh Miras dan bisa mengganggu pelaksanaan ibadah natal nantinya, kata anggota DPRD Kokta Jayapura La Ode Mohitu kepada wartawan di Jayapura, Rabu (11/12/2019).

Menurutnya, penutupan penjualan Miras menjelang Natal agar masyarakat, khususnya umat Nasrani lebih damai damai dan tenang dalam menyambut Natal pada tahun 2019 ini.

Kendati demikian, legislator dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut berharap tidak ada korban jiwa atau pun kerusuhan yang menodai dalam menyambut datangnya hari Natal yang disebabkan pengaruh Miras.

“Pemerintah harus tindak tegas apabila ada yang masih bebas menjual Miras jangan sampai terjadi korban. Karena Miras bisa saja mengganggu bagi umat yang merayakan natal bersama keluarga, itu tidak boleh terjadi,”tuturnya.

Selain itu, ia berharap aparat kepolisian dapat menempatkan personilnya di Pasar Youtefa. Sebab, tempat tersebut sarat terjadinya keributan.

“Tempat keramaian seperti pasar Youtefa, aparat keamanan tetap standby agar suasana pasar tetab aman dan tertib, ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan cepat direspon oleh aparat kemanan,” tandasnya.

Selama berapa hari ini, DPRD Kota Jayapura telah melakukan pertemuan PLN dan Bulog untuk memastikan selama Desember stok Bulog aman dan tidak ada pemadaman yang akan mengganggu perayaan natal.

“Kita ingin memastikan selama Desember ini suasana natal berjalan aman dan tertib, jauh dari gangguan radikalisme, orang mabuk terutama anak-anak muda atau geng motor,” ucapnya.

La ode Mohitu juga merupakan Ketua Umum Hippma Sultra Papua tersebut menyinggung soal Instruksi Wali Kota Jayapura nomor 6 tahun 2019, tentang larangan penjualan minuman keras, serta melarang warga melakukan kegiatan yang mengeluarkan bunyi-bunyian, jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2020.

“Memang betul Walikota telah mengeluarkan surat edaran untuk pelarangan penjualan minuman keras selama Desember namun alangkah baiknya langsung dilakukan tindakan,” tambahnya. [alfa]