JAYAPURA, PapuaSatu.com – Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) Komisariat Wilayah Papua dan Papua mendukung pendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui atau DPRD.
Ketua Adkasi Wilayah Papua, Terius Yigibalom, SH menegaskan, dukungan Adkasi Papua mengingat saat ini Rancangan UU Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pemilu Kada) masih menuai polemik atau pro kontra.
“ dukungan Adkasi Papua ini bukan tanpa alasan. Sebab berdasarkan pengalaman Pilkada secara langsung oleh masyarakat, khususnya di Papua ternyata memiliki catatan cukup kelam,” kata Terius daam pressrelasenya, Jum’at (9/2/2018).
Terius menuturkan, beberapa daerah yang melangsungkan Pemilukada berakhir dengan konflik yang menyebabkan masyarakat sipil jadi korban. Rumah terbakar, fasilitas pemerintah jadi sasaran amukan masa.
Bhakn, ucap dia, nyawa manusia yang tidak berdosa pun ikut melayang. ” kami dukung penuh karena inikn akibat dari pada banyak terjadi konflik baik di Papua dan Papua barat,” ujarnya melalui rilis yang dikirim tadi malam.
Bukan hanya itu, kata Ketua DPRD Lanny Jaya itu anggaran rakyat yang digunakan dalam Pemulkada ini cukup besar. Dia melihat secara nasional pelaksanaan Pilkada langsung ini menyedot anggaran hingga Rp 15 triliun.
“Banyak anggaran Pemilukada yang keluar. Misalnya, proses PPD, PPS tapi terkadang akhir dari Pilkada ini biasa berujung hingga ke MK. Di sini, sering terjadi kasus yang mana fasilitas pemerintah dirusak, dibakar,” tuturnya.
Untuk mengurangi jatuhnya korban, dan kerugian materil serta biaya yang begitu besar maka Adkasi Papua berpendapat bahwa Pilkada dikembalikan ke DPRD.
“Jadi hari ini (kemarin,red) saya (selaku Ketua Adkasi Papua) akan berangkat ke Palu menghadiri pertemuan Adkasi secara nasional. Yang mana, salah satu poinnya kami akan bahas tentang UU Pilkada. Dimana, kami sangat mendukung agar UU Pilkada ini segera disahkan dan Pilkada dikembalikan ke DPRD,” ujarnya.
Beberapa pihak mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah melalui parlemen atau DPRD adalah sebuah kemunduran demokrasi di Indonesia. Namun, kata Terius, hal yang perlu diperhatikan dalam konflik yang merugikan banyak pihak termasuk biaya yang sangat besar. [loy]
