Ketua PK : Nilai-nilai Kemanusiaan OAP Sama Sekali Tidak Hargai
MANOKWARI, PapuaSatu.com – Pemuda Katolik (PK) Provinsi Papua Barat menagih janji Presiden Joko Widodo terkait penyelesaian sejumlah dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua.
Pasalnya, Presiden Jokowi pernah berkomitmen menyelesaian dugaan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Tanah Papua saat berkunjung ke Jayapura, Provinsi Papua beberapa tahun silam.
“Sejak Papua bergabung dengan Indonesia sampai saat ini memang banyak kasus pelanggaan HAM yang terjadi. Tapi pemerintah Indonesia tidak komitmen untuk menyelesaikan hal itu,”kata Ketua PK Provinsi Papua Barat, Thomas Jeferson Baru yang ditemui, PapuaSatu.com, di Manokwari, Sabtu (05/04/2018).
Thomas Baru menyatakan bahwa sebagai pemuda katolik sangat kecewa terutama terkait dengan kepemimpin Presiden Jokowi. Dimana, Jokowi sejak dilantik menjadi Presiden Repubik Indonesia, kemudian beliau (Presiden) berkunjung ke Tanah Papua dan berkomitmen untuk menuntaskan atau menyelesaian sejumlah pelanggaran HAM di Tanah Papua.
“Kami dari pemuda katolik memang sangat kecewa dengan kepemimpinan Presiden Jokowi. Beliau (Jokowi) sejak dilantik dan berkomitem kepada masyarakat Papua di Lapangan Mandala Jayapura bahwa dirinya akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, Paniai berdarah dan beberapa kasus lainnya akan diselesaikan,”ujar Thomas Baru.
Tetapi, menurutnya, sampai dengan saat ini priode kepemimpinannya sebagai Presiden mau berakhir juga belum ada satu kasus pelanggaran HAM dari sejumlah kasus tersebut yang belum diselesaikan.
“Kami dari pemuda katolik sangat kecewa dan sayangkan di massa kepemimpinan Jokowi dan mereka memang sama sekali tidak menghargai nilai-nilai kemanusiaan, mereka sama sekali tidak menghargai sama sekali orang asli Papua sebagai manusia. Jadi maini tembak mati seperti binatang dan kami sangat kecewa,”tegas Thomas Baru.
Sehingga, dirinya menekankan dan berharap Presiden Jokowi di massa akhir jabatannya bisa komitmen menyelesaikan dugaan kasus pelanggaran HAM tersebut.
“Tapi saya rasa perintah Presiden sudah sangat jelas. Kadang pengikut atau kaki tangannya tidak mampu menerjemahkan itu . Jadi kami berharap sekali, mungkin dengan adanya hari HAM se-tanah Papua pada 13 Juni 2018 mendatang nanti Presiden bisa melakukan sesuatu hal yang nyata terkait penuntasan pelanggaran HAM,”sebutnya.
Dikemukakannya bahwa selama pihaknya mengkuti perhatian Presiden Jokowi ke Tanah Papua, hanya melihat masalah pembangunan. Sedangkan lanjutnya, nilai-nilai kemanusiaan seperti hak asasi manusia diabaikan.
Padahal, menurutnya kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Tanah Papua sangat banyak yakni Wasior berdarah, Biak berdarah, Paniai berdarah, Boswesen berdarah, Abepura berdarah dan lain sebagainya yang terjadi belakangan ini di Papua maupun Papua Barat.
“Sampai detik ini tidak ada satu pelaku dari semua dugaan kasus pelanggaran HAM tersebut yang terseret ke pengadilan. Jadi bagi kami hal ini terkesan negara mengabaikan seakan-akan tidak peduli soal pelanggaran HAM di Tanah Papua,”tuturnya.
Seperti, kata dia, pernyataan salah satu Staf Ahli Presiden yang berapa waktu berkunjungan ke Manokwari dan menyampaikan bahwa masalah pelanggaran HAM Papua adalah cerita masa lalu.
“Ini bagi kami pernyataan ini kan sangat keliru. Nah berarti dari pernyataan ini kan mereka beranggapan bahwa orang papua tidak punya nilai sama sekali di Indonesia dan pernyataan itu sangat melukai hati orang asli papua,”aku Thomas Baru.
Menurutnya, bentuk-bentuk pernyataan yang disampai staf ahli Presiden ini yang nanti membuat orang papua terus melakukan perlawan dan ingin keluar dari NKRI, karena mereka (orang papua) akan meresa bahwa bergabung dengan Bangsa Indonesia tidak ada gunanya.
Dikatakannya, padahal Presiden Jokowi ke Tanah Papua sudah delapan kali, tetapi beliau (Presiden) lebih fokus ke masalah pembangunan. Tapi Presiden tidak pernah berbicata soal pelanggaran HAM yang dijanjikannya akan di selesaikan.
“Sebenarnya ini ada apa. Atau mungkin niat dari Presiden ada, tapi pembisik-pembisiknya yang menyampaikan ke beliau (Presiden) untuk tidak melihat persoalan itu,”bebernya.
Thomas mengemukakan, sudah benar orientasinya menyelesaikan masalah pembangunan, tetapi yang terjadi saat Presiden tidak memikirkan apa yang terjadi orang papua saat ini.
“Sekarang orang papua ini tersingkir semua, terutama orang asli Papua dan teman-teman non-Papua yang sekarang mulai merajalela dimana-mana. Orang asli Papua sudah tida ada tempat, karena semua sisi orag pendatang yang tutup,”katanya.
Oleh sebab itu, dirinya berharap kepada Presiden agar tida memperhatikan masalah pembangunan saja, namun Presiden juga melihat soal penyelesaian pelanggaan HAM. [free]
