81 Pasutri Ikuti Program Nikah Gratis

350

JAYAPURA, PapuaSatu.com – Sebanyak 77 Pasangan Suami Istri (Pasutri) melaksanakan Ijab Qobul serta 4 Pasutri lainnya melakukan sidang Isbat dalam acar Ijab Qobul dan Isbat masal  yang digelar Pemerinrah Kota Jayapura, pada Kamis (01/03/2018).

Program yang memihak kepada masyarakat kurang mampu ini, telah dilakukan secara rutin oleh Walikota Jayapura sejak periode pertama  hingga kini  dan tercatat mencapai 827 Pasutri yang melakukan Ijab qobul melalui program yang dilakukan setiap tahun saat jelang HUT Kota Jayapura.

Walikota Jayapura Benhur Tomi Mano dalam arahannya menyampaikan,  program ini dilakukan karena ia menginginkan pasangan suami istri yang ada di Kota Jayapura sah dalam ikatan pernikahan, baik secara agama maupun secara administrasi negara.

” program nikah massal dan gratis ini akan terus berlanjut agar masyarakat Kota tidak ada yang kumpul kebo dan juga mereka menjadi  orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, sehingga melahirkan keluarga yang sakinah dan  mawadah  dan anak-anak yang dilahirkan menjadi anak-anak yang sholeh dan sholeha,” ujarnya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura Melan Uloli mengatakan, Nikah masal ini merupakan bagian dari upaya tertib dokumen kependudukan bagi warga Kota. “Program ini harus tetap dilaksanakan walau sudah berapa tahun kita laksanakan. Karena buku nikah adalah syarat utama untuk mendapatkan akte kelahiran,”ujarnya

Ditambahkan, jika dilihat dari jumlah pasangan pada tahun ini menurun dari tahun sebelumnya, artinya warga yang belum tercatat sebagai hukum negara semakin berkurang dengan adanya nikah masal.

“Kami berharap aksi pemerintah kota ini dengan tujuan masyarakt itu tertib dokumen kependudukan dan menjadi satu kesadaran bagi mereka,” harapnya.

Sementara Ketua panitia Ice Pettinama dalam laporannya mengatakan,   Maksud dan tujuan pelaksanaan ijab qobul dan isbad massal ini agar terwujudnya terwujudnya keluarga yang tercatat perkawinannya sesuai dengan undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun  1974 serta terciptanya tertib administrasi dokumen kependudukan dan pencatatan sipil bagi warga kota jayapura.

“Agar warga dapat memiliki tangungjawab terhadap kepemilikan dokumen administrasi kependudukan,”tutupnya. [moza]