Kondjol : DPR PB Telah Bekerja Maksimal dan Telah Mendorong Sejumlah Regulasi
MANOKWARI, PapuaSatu.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPR-PB), Pieter Kondjol mendapat sorotan keras dari berbagai elemen masyarakat.
Diantaranya Ketua Pemuda Katolik (PK) Papua Barat, Thomas Jefferson Baru mengatakan bahwa sejak beliau (Pieter Kondjol) menjabat sebagai Ketua DPR sampai dengan saat ini tidak pernah tampil atau membicarakan tentang hak-hak dasar orang asli Papua (OAP).
“Beliau harus ingat bahwa posisinya sebagai ketua DPR adalah taruhan orang asli Papua yang ada di Papua Barat termasuk kami dari pemuda katolik,”kata Thomas Jefferson Baru yang ditemui, PapuaSatu.com, di Manokwari, Sabtu (4/05/2018).
Thomas mengatakan, khusus dari pemuda katolik sangat kecewa dengan kepemimpinan beliau (Pieter Kondjol) sebagai ketua, karena beliau tidak pernah tampil untuk membicarakan hak-hak orang asli Papua diantaranya regulasi perlindungan hak-hak dasar OAP.
Padahal, kata dia, rakyat Papua khusus di Papua Barat sangat berharap beliau (Pieter Kondjol) sebagai OAP menjadi pimpinan DPR agar bisa memberikan perlindungan melalui pembuatan regulasi yang mengatur soal jumlah transmigrasi yang masuk ke wilayah Papua Barat.
“Tapi sejak beliau dilantik atau tinggal berapa bulan lagi massa jabatannya berakhir, beliau tidak berhasil dan atau tidak mampu membicarakan soal hak-hak orang asli papua dan sangat tidak mampu,”tegas Thomas Baru.
Selain Ketua DPR, Thomas juga menyoroti Fraksi Otsus DPR-PB yang menurutnya tidak memiliki taring sama sekali. Dimana, kedua-duanya dalam hal ini Ketua DPR-PB sebagai orang asli papua dan DPR Fraksi Otsus tidak mampu merealisasikan apa yang di maksudkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus).
“Padahal waktu dia (Pieter Kondjol) terpilih itu semua orang asli papua turun jalan untuk mendukungnya dengan maksud bahwa OAP duduk disitu supaya berbicara saol kepentingan OAP. Tapi kan tidak ada sama sekali.”tuturnya lagi.
Thomas mengemukakan bahwa salah satu regulasi yang sampai hari ini belum mampu di sahkan seperti Persasus tentang Dana Bagi Hasil (DBH) dan lain sebagai yang berkaitan dengan Otsus.
“Kepimpinannya membuat rakyat banyak yang mengeluh. Jadi kedepan sebaiknya tidak usah lagi memilih orang asli papua duduk sebagai ketua DPR. Sama saja kita pertaruhkan semua-semua untuk pimpinan DPR itu orang asli Papua, tapi tidak ada yang dihasilkan untuk melindungi kepentingan rakyat,”pungkas Thomas Baru.
Sementara, Ketua DPR Papua Barat, Pieters Kondjol yang dikonfirmasi mengklaim bahwa hak-hak dasar OAP tetap diperjuangkan.
“Saya sambut baik pernyataan (Ketua Pemuda Katolik, Thomas) dengan positif. Dan perlu diketahui, hak-hak dasar OAP masih tetap kita perjuangkan, namun semua itu tentu butuh waktu dan proses,” ungkap Kondjol ketika dikonfirmasi, Minggu, (6/05/2018).
Kondjol menegaskan, DPR Papua Barat sudah bekerja maksimal dan telah mendorong sejumlah regulasi yang berpihak kepada OAP.
Kendati demikian, tak serta merta semua itu harus diakomodir mengingat ada tingkatan dalam Undang-Undang yang mana tidak bisa saling bertentangan.
“Teman-teman di DPR termasuk juga Fraksi Otsus sudah bekerja maksimal dan mendorong sejumlah regulasi yg berpihak kepada OAP.
Semuanya sementara berjalan dan menunggu rekan-rekan di MRPB terkait pertimbangan persetujuannya,”ujarnya.
Terkait hak-hak dasar, menurutnya Papua sebagai wilayah Otsus, sehingga OAP tetap menjadi sentral kepemimpinan.
“Semua sudah bekerja maksimal. DPR tidak bekerja sendiri, kita perlu sinergitas. Selain itu, tentu kita juga butuh kritik dan saran yang membangun,”pungkas Ketua DPR Papua Barat. [free-tm]
