Pieter Urbinas : Semua Fungsi Diambil Alih Bupati Termasuk APBD
MANOKWARI, PapuaSatu.com – Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat, Manuel Pieter Urbinas S.Pi,M kecewa atas kepemimpinan Bupatinya, Abdul Faris Umlati, SE.
Pasalnya, sepanjang dua tahun lebih pemerintahan berlangaung diri sebagai Wabup tidak difungsikan atau tak diberikan kewenangan.
“Apakah beliau tidak mengerti atau pura-pura tdk mengerti. Yang menerima perintah juga sama atau mungkin takut jabatannya dicopot,”kata Wabup kepada PapuaSatu.com melalui pesan WhatsApp, Jumat (25/05/2018).
Padahal Wabup mengungkapkan bahwa keputusan Bupati Raja Ampat inklut di dalamnya wakil bupati, karena pemilihan paket bukan sendiri-sendiri.
“Jadi semua keputusan Bupati setelah mendapat masukan dari wakil dan pelantikan eselon dari awal sampai sekarang tidak pernah ada saran wakil,”sebut Wabup.
Maka menurutnya, Bupati sebagai pimpinannya telah membuat keputusan sepihak dan itu akan mempincangkan roda pemerintahan di Raja Ampat.
“Sudah waktunya untuk saya berbicara ke publik dan masyarakat raja ampat tentang kondisi yang selama ini saya diam hanya untuk mengamankan wibawa pemerintahan di Raja Ampat,”ungkapnya.
Tak hanya itu, Wabup melontarkan Buku APBD induk yang seharusnya juga diberikan kepada dia sebagai Wakil Bupati yakni di tahun 2017 dan 2018 sama sekali tidak diberikan.
“Hanya tahun 2016 saja yang di kasih oleh Kepala Badan Keuangan. Sedangkan tahun 2017 dan 2018 beserta APBD Perubahanpun tidak diberikan ke Wabup walaupun sudah diminta berulang kali kepada Kepala BPKAD. Seakan-akan di sembunyikan dari Wakil Bupati. Ada apa dibalik APBD dan APBD-P tersebut,”tanya Wabup.
Bahkan kata Wabup, fungsi pengawasan yang seharusnya merupakan tanggungjawab wakil kepala daerah tidak pernah dijalankan Pemkab Raja Ampat sejak di lantik dua tahun lebih sampai sekarang.
“Semua diambil alih kepala daerah dan tidak diserahkan ke wakil kepala daerah. Sebenarnya apa yang disembunyikan dibalik ini? Sehingga fungsi pengawasan tidak diserahkan ke wakil kepala daera,”tandas Wabup. [free]
