Fraksi Golkar DPRP Minta Bupati Pegubin Bertanggungjawab Atas Insiden di Daerahnya

Caption : Ketua Fraksi Golkar DPR Papua Ignasius Mimin didampingi Anggota Fraksi Tan Wie Long saat memberikan keterangan pers di waktu kesempatan
Caption : Ketua Fraksi Golkar DPR Papua Ignasius Mimin didampingi Anggota Fraksi Tan Wie Long saat memberikan keterangan pers di waktu kesempatan

JAYAPURA, PapuaSatu.com – Ketua Fraksi Golkar DPR Papua Ignasius W Mimin mengingatkan kepada Bupati Pegunungan Bintang, Costan Oktemka tidak lepas tangan atas insiden bentrok antarwarga di Oksibil, ibu kota Kabupaten Pegunungan Bintang-Papua.

“Bupati harus bertanggung jawab. Dia tidak boleh lepas tangan atas insiden itu dan Pemrov juga tidak hanya melihat sebelah mata karena korban akan semakin banyak. Saya bicara karena saya utusan masyarakat yang berasal dari kabupaten Pegunungan Bintang,” tegas Ignasius Mimin didamping anggota Fraksi, Tan Wie Long,  Kamis (12/4/2018).

Situasi di daerah Pegunungan Bintang kini memprihatinkan karena masyarakat di daerah tersebut secara spontan membakar kediaman Bupati Costan Oktemka, memalang Bandara dan Kantor Bupati serta kantor DPRD hinggaaktifitas kepemerintahan di Pegunungan Bintang lumpuh.

“Pembakaran dan pemalangan itu dikarena janji bupati pembagian doorprize pada kegiatan jalan santai memperingati HUT Pegubin ke 15 akan diberikan. Namun setelah kegiatan usai, tak kunjungan Doorprize yang telah dijanjikan oleh Bupati sehingga membuat masyarakat rebut dan terjadilah pembakaran, masyarakat kecewa sehingga melakukan tindakan tersebut,” ujarnya.

Lanjut Mimin, Kekecewaan masyarakat akhirnya meminta kepada kepada Pemerintah pusat dan  Pemerintah Provinsi Papua segera menggantikan Bupati Pegunungan Bintang dan apabila tidak diganti akan  aksi pemalangan akan terus dilakukan sampai mendapat jawaban yang pasti dari pemerintah.

Mimin mengaku telah bertemu langsung dengan Wakapolda Papua untuk meminta agar pihak kepolisian tidak menangkap pelak pembakaran tetapi harus menangkap bupati. Sebab menurutnya, aksi yang dilakukan masyarakat secara spontan akibat ulang  dan janji yang tidak ditepati oleh Bupati itu sendiri. [loy]