JAYAPURA, PapuaSatu.com – Lima organisasi pemuda dan masyarakat Katolik di Keuskupan Jayapura yang berfungsi sebagai peduli kemanusian di tanah Papua, menyampaikan sejumlah pernyataan sikap atas terjadinya belasan kasus penembakan dan pembunuhan yang dilakukan oleh TNI, POLRI, dan KKB terhadap orang asli Papua dan non orang asli Papua dalam tahun ini.
Pernyataan sikap yang disampaikan langsung oleh Ketua PMKRI Wakol Yelipele melalui jumpa pers di Tauboria, Minggu (29/11/2020) didampingi dari organisasi Komisi Kerasulan Awam (KERAWAM) Katolik Keuskupan Jayapura, Pemuda Katolik (KOMDA) Papua, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Santo Efrem Jayapura, Ikatan Cendikiawan Awam Katolik Papua (ICAKAP), dan Wanita katolik Republik Indonesia (WKRI).
Dalam pernyataan sikap yang disampaikan Wakol Yelipele selaku Ketua PMKRI, pertama, Hentikan segala bentuk kekerasan terhadap manusia yang hidup di atas Tanah Papua. Kedua, Semua pasukan baik organik maupun non-organik yang dikirim ke Papua harus dibekali pemahaman atau semacam materi Sosial Antropologi Papua.
Kemudian, Ketiga, lanjut Wakol Yelipele, pihaknya meminta tidak lagi melihat semua orang Papua sebagai “Separatis,OPM.” “Keempat, Negara harus merubah pendekatan dalam mengatasi persoalan di Papua. Kelima, Pejabat yang ditugaskan di Papua harus memiliki pemahaman yang memadai tentang Papua,” cetus dia.
Keenam, Penyelesaian masalah Papua tidak harus dengan pendekatan militeristik. Ketujuh, Berikan rasa nyaman kepada umat Nasrani di Tanah Papua yang akan memasuki Bulan Desember,di saat Masa Adven (masa penantian) menuju Natal 2020.
Ke delapan, Negara harus berikan perlindungan kepada setiap warga negara Indonesia di Papua. Ke Sembilan, hentikan segala bentuk kekerasan terhadap manusia yang hidup di Papua, entah itu Papua dan Non-Papua. Semua orang punya hak untuk hidup dengan tenang,aman dan nyaman di dunia. Dan ke sepulh, Hentikan pengiriman pasukan ke Papua.
Sementara itu, ketua Ikatan Cendikiawan Awam Katolik Papua (ICAKAP), Vincensius Lokobal SI.MH, menegaskan kepada pemerintah pusat dapat melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan tokoh-tokoh Papua dalam hal penempatan atau penugasan TNI POLRI ke wilayah Papua untuk pengamanan konflik di Papua.
“Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal menangani masalah koflik dan penembakan di Papua itu tidak perlu lagi dengan pendekatan absolut apa lagi pemerintah pusat jangan pakai kaca mata Jakarta untuk melihat masalah Papua pasti akan salah, harusnya pakai kaca mata Papua biar jelas,” tegas Vincen Lokobal.
Pihaknya berharap pemerintah pusat harusnya datang ke Papua dan lihat kasus konflik Papua yang sebenarnya lalu memberikan kenyamanan bagi warga di tanah Papua atas peristiwa-peristiwa penembakan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini.
Ditempat yang sama, Ketua Pemuda Katolik Komda Papua, Alfonsa Jumkon Wayap, mengatakan, Kelima Ormas Katolik yang menjadi binaan keuskupan Jayapura Papua itu mampu menghimpun berdasarkan beberapa kronologis kejadian penganiajaan dan pembunuhan yang mengakhibatkan puluhan warga di tanah Papua meninggal dunia selama satu tahun ini.
“Ia bukti tindakkan kekerasan yang dilakukan oleh TNI POLRI dan KKB Papua,terhadap umat di Papua. Kami beberapa organisasi Katolik yang ada di keuskupan Jayapura, sudah lampirkan dalam pernyataan sikap kami,” jelas Alvonsa.
Dalam beberapa kasus yang dihimpun, kata Alfonsa, kasus penembakan pertama terjadi di Kabupaten Timika Papua Minggu, 16 Agustus 2020. Dimana Tim Gabungan Porli dan TNI, yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Nemangkawai, berhasil menembak mati pimpinan kelompok kriminal bersenjata melakukan penggrebekan di wilayah kali kopi, dalam suatu operasi penindakan keamanan. 2 Kampung Titigi Intan Jaya Senin,14 September 2020, Tukang Ojek Tewas di tembak.
Kemudian, lanjutnya, Kabupaten Dogiyai pada tanggal, 27 Februari 2020, Kasus penganiayaan oleh warga terhadap Yunus sebagai supirTruk jalan trans Nabire Dogiyai Paniai hingga meninggal dunia. 4 Kabupaten Nduga, 18 Juni 2020, Korban Bapak dan Anak, keduanya ditembak pasukan TNI di distrik Kenyam.
Tidak hany itu, juga terjadi di Kabupaten Intan Jaya, 17 September 2020. Dimana salah satu tukang Ojek Tewas di bacok oleh orang tidak dikenal. Meninggal di belakang SD YPPK Santo Mikael, Kampung Bilogai, 6 Kabupaten Intan Jaya, 17 September 2020, Anggota Koramil Persiapan di Hitadipa meninggal akibat kena tembakan.
Perstiwa kembali terjadi pada tanggal 19 September 2020, yang mana seorang Pendeta di tembak di Hitadipa. 8 Kabupaten Intan Jaya, Senin, 26 Oktober 2020, Guru Jemaat Katolik, Stase Jalai, Paroki St.Mikael Biloga di tembak. 9 Kabupaten Intan Jaya Senin, 26 Oktober 2020, Seorang murid SD YPPK St. Fransiskus,Jalai, bernama Junianus Abugau dapat mengalami luka tembak.
Selannjutnya, tanggal 20 November 2020, Dua orang pelajar SMA dan SMK negeri I Puncak di Tembak saat dalam perjalanan menuju kampung Jaiki, 11 Kabupaten Puncak, Jumat, 20 November 2020, Manus Murib mengalami luka tembak pada bagian leher.
Menurut Alfonsa ada banyak kasus lain yang belum sempat dihimpun sebaga bahan bukti dalam memberikan pernyataan sikap terhadap pelanggaran HAM selama tahun 2020. [miki]
