Keerom, PapuaSatu.Com – Dalam rangka perayaan Hari Tani Nasional ke 66, Kepala Suku Walsa dan Farmanggem Bonifasius Muenda menggelar diskusi adat tentang ketahanan pangan.
Acara yang dihadiri Balai Penyuluhan Penyuluhan Pertanian Distrik Arso ini bertujuan menumbuhkan ketahanan pangan berbasis lumbung desa dan menjadikan masyarakat adat sebagai penggerak lumbung desa untuk pangan yang berdaulat di Tanah Papua.
“Kami buat acara ini supaya kelompok tani dan masyarakat kita ini paham dan mengerti pentingnya lumbung pangan untuk desa. Karena kami ingin daulat pangan,” ujar Bonifasius Muenda dalam acara yang digelar di Kampung Kwimi Distrik Arso Kabupaten Keerom, Kamis 24/26.
Kesulitan pangan, kata Bonifasius bukan perkara mudah, banyak negara yang berbondong-bondong menciptakan lahan pangan. Sedangkan Keerom sebagai daerah berbasis pertanian memiliki potensi besar untuk mendukung program daulat pangan itu.
Sehingga dirinya berharap dengan dukungan pemerintah saat ini yang gencar membuka lahan pertanian, masyarakat adat suku Walsa dan Farmanggem bisa mengambil bagian dengan membuka lahan pertanian dan menghidupkan kembali kelompok tani yang telah mati suri.
“Kalian lihat di Merauke disana ada Program Strategi Nasional (PSN). Disana dibuat lumbung pangan. Kami tidak tolak PSN, tapi untuk kita disini minimal yang kecil-kecil dulu, yang penting pangan keluarga bisa terpenuhi,” papar Bonifasius dihadapan masyarakat.
Berdaulat pangan, selain mensejahterakan masyarakat, kata Bonifasius, secara otomatis juga menopang program Makan Bergizi Gratis (MBG). Karena dengan hasil pertanian masyarakat bisa menjadi bahan makanan untuk anak-anak sekolah.
“Jadi kita semua jangan lihat daerah lain MBG itu racun, itu programnya tidak salah, tapi oknum yang mengelola itu yang salah. Ini program bagus, jadi harus kita dukung dengan daulat pangan,” ujarnya.
Untuk itu Bonifasius Muenda berharap kehadiran Balai Penyuluhan Pertanian Distrik Arso bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berdiskusi bagaimana membangun lahan pertanian dan berdaulat pangan keluarga.
“Acara ini untuk kalian saatnya bertanya dan koordinasi dengan petugas yang datang. Mereka hadir untuk kebaikan kita semua. Jadi mari kita mulai dari sini untuk sejahtera pangan dirumah kita masing-masing,” tuturnya.
Sementara itu Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Arso, Siprianus Sulu mengungkapkan saat ini swasembada pangan dan optimasi lahan menjadi agenda utama Kementerian Pertanian. Hal itu untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor dan memberikan dampak positif bagi petani dan masyarakat.
“Dan kami siap mendampingi bapak ibu sekalian. Kami akan berikan bimbingan dan pelatihan yang memadai,” ujar Siprianus Sulu.
Untuk memudahkan pendampingan serta mendapat berbagai bantuan, Siprianus menganjurkan dibentuknya kelompok petani terdaftar resmi. Sehingga kedepannya berbagai kemudahan dan bantuan peralatan bisa diberikan.
“Saat ini harus ada kelompok tani tidak bisa individual. Kalau boleh dalam pertemuan ini langsung kita buat kelompoknya beserta berita acaranya, agar bisa didaftarkan secara resmi langsung ke aplikasi,” paparnya.
Sedangkan dalam diskusi tersebut disepakati sejumlah hal, seperti pembenahan kelompok tani, petani bersama penyuluh membentuk kelompok tani dan pengajuan CPCL untuk program penanaman jagung di kampung Kwimi. (Red)
