JAYAPURA, PapuaSatu.com – Sebanyak tujuh Devisi yang ada di dalam Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Papua menyerahkan 16 laporan hasil kerja di tujuh wilayah adat di Provinsi Papua dan Papua Bara, pada Rabu (11/09/2019) di ruang rapat kantor KPA Provinsi Papua.
Laporan ini diterima langsung oleh Ketua Devisi SDM KPA Provinsi Papua, Berni Pagawak, selanjutnya diserahkan kepada sekretaris KPA Provinsi Papua, Franky Ivakdalam untuk dilakukan pengecekan.
“Ya, kami sudah menerima laporan di masing-masing Devisi KPA Provinsi Papua atas hasil kerja mereka di lima wilayah adat Provinsi Papua dan dua wilayah adat di Provinsi Papua Barat. Laporan ini sudah kami teruskan kepada sekretaris untuk di cek kelengkapan laporan tersebut,” kata Berni kepada PapuaSatu.com usai menerima laporan.
Menurut Berni, sebelum menerima laporan, pihaknya telah melakukan rapat umum untuk meminta saran dan pendapat atas kerja yang dilaksanakan selama diberi tugas oleh pimpinan di masing-masing daerah kabupaten/kota se-Provinsi Papua dan Papua Barat, terhitung tanggal 26 Agustus 2019 lalu.
“Semua pendapat dan laporan yang disampaikan oleh setiap Devisi sudah kami terima dan akan kami teruskan kepada ketua harian KPA Provinsi Papua untuk menjadi bahan pertimbangan,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris KPA Provinsi Papua, Franky Ivakdalam bahwa hasil yang didapat setelah turun ke sejumlah wilayah adat tersebut, merupakan modal yang sangat baik untuk menjadi bahan, bisa nanti digelar rapat kerja bersama pemerintah maupun pengurus KPA kabupaten/kota.
Nanti saya akan lihat, saya akan buat dalam bentuk table, dia punya masalah-masalah, kekuatan-kekuatan nanti saya lihat, nanti saya akan presentasi di sini di hadapan Pak Ketua
“Nanti saya dengan beliau (Koordinator Divisi SDM) akan susun strategi atau program apa yang akan kita buat, nanti akan saya susun berdasarkan hasil kerja yang bapak ibu sudah lihat di lapangan,” ungkapnya.
“Ini bahan penting sekali untuk manakala Pak Ketua setuju untuk kita bikin rapat kerja. Ini sudah jadi modal awal kita,” sambungnya.
Dan dari masukan devisi-devisi yang didapat dari lapangan, dapat menjadi bahan usulan kepada Ketua Umum, Lukas Enembe untuk melakukan kerjasama dengan Pemerintah dan KPA Provinsi Papua Barat.
“Bisa juga dibuat dalam bentuk pertemuan stakeholder antara Papua dengan Papua Barat,” ungkapnya. [yat]
