Komisioner KPU Papua, Musa Sombuk (tengah) saat memberikan sambutan dalam Forum Grou Discusion yang digelar oleh Jurnalis Papua di salah satu hotel ternama di bilangan Ruko Pasifik Permai, Kota Jayapura, Senin (19/02/2018). Foto : Arie Bagus/PapuaSatu.com
JAYAPURA, PapuaSatu.com – Komisioner KPU Provinsi Papua, Musa Sombuk mengungkapkan pada dasarnya Pemilu dan Pilkada adalah sebuah kontes politik untuk menawarkan diri sebagai calon pemimpin serta menarik perhatian rakyat agar memberikan hak pilihanya.
“Pemilu berbeda dengan kontes kecantikan, kalau dalam kontes kecantikan itu kita mengenal dengan 3B yaitu Body, Beauty dan Brain” kata Sombuk dalam Forum Group Discusion yang digelar oleh jurnalis Papua di salah satu hotel ternama di bilangan Ruko Pasifik permai Dok II, Jayapura, Senin (19/02/2018) .
Dijelaskannya dalam suatu kontes kecantikan seorang peserta harus memiliki body yang aduhai dan less beauty serta yang ketiga adalah brain atau otak yang encer. “ tidak ada yang setelah nonton kontes itu pulang dengan tidak tersenyum pasti akan dibahas dan bersiul,” kata Sombuk.
Sedangkan Pemilu menurutnya adalah kontes tentang nafsu kekuasaan dan pasti ada yang menang dan kalah. “ sebagai contoh kalau ada tiga pasangan calon dan satu menang maka yang dua itu pasti tidak akan siul,” tukas Sombuk.
Lanjutnya, dua pasangan yang kalah ini pasti akan cari cara supaya bisa menang dalam kontes tersebut. “Jadi inilah yang kita sebut sebgai nafsu kekuasaan,” tambah Sombuk.
Diungkapkannya lagi, besar tingkat nafsu tersebut tergantung dari tingkat kedewasaan demokrasi. Selain itu pendidikan juga jadi salah satu faktor utama dalam mendewasakan seseorang ataupun kelompok dalam berdemokrasi.
“ kalau kita flash back ke belakang pada pemilu dan pilkada beberapa tahun lalu yang maju inikan master dan doktor tapi berkelahi juga, lalu apa yang salah dengan pendidikan. Nah bagian ini yang sering terlangkahi sehingga ada hoax dan berita bohong dan itu bisa jadi kompor yang digunakan untuk masak makanan bagus dan juga jadi kompor meleduk yang bisa terjadi konflik,” ujarnya.
Dijelaskannya lagi KPU sebagai penyelenggara itu hanya bagian kecil dari sistem politik yang ada. “jadi kalau KPU kerjakan semua lalu siapa yang sebarkan berita bohong yang berakibat terjadi hal yang tidak diinginkan lalu nanti Polri dan TNI yang tadah masyarakat diujung sana” tuturnya.
Untuk mengatisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan pesta demokrasi di Papua Sombuk mengajak semua pihak untuk dapat bekerjasama mewujudkan pesta demokrasi yang aman dan damai di Tanah Papua. [abe]
