JAYAPURA, PapuaSatu.com – Direktur Papua Circle Institute, Hironimus Hilapok mengutuk keras atas tindakan tidak manusiawi yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap pekerjaan pembangunan jembatan di Mbua, Distrik Yigi Kabupaten Nduga, pada tanggal 2-3 Desember 2018.
Menghilangkan nyawa dengan alasan apapun, tegas Hironimus, tidak dibenarkan karena hak untuk hidup adalah Hak Asasi Manusia yang sudah ada sejak masih di dalam kandungan.
Pembunuhan terhadap pekerja pembangunan jembatan adalah pengingkaran terhadap nilai-nilai kemerdekaan, kemanusiaan, kesejahteraan dan keadilan sosial yang diperjuangkan semua pihak selama ini di Bumi Cenderawasih.
Apalagi menurutnya, yang menjadi korban adalah masyarakat sipil yang justru sementara berjuang agar pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.
“Pembunuhan yang dilakukan KKB dibawah pimpinan Egianus Kogoya terhadap 31 orang pekerja mengguncang rasa kemanusiaan kita, karena itu merupakan tindakan yang tidak manusia dan tidka dibenarkan oleh Tuhan,” tegas Hironimus kepada dalam press releasenya, Kamis (6/12/2018).
Hironimus menjelaskan, dari laporan beberapa media bahwa peristiwa Nduga Berdarah ini bermula dari oknum pekerja mengambil gambar dan atau video saat Kelompok Egianus Kogoya melakukan upacara bendera peringatan 1 Desember yang dianggap sebagai hari kemerdekaan Papua yang ke 57.
Namun sangat disayangkan reaksi yang diberikan oleh kelompok kriminal bersenjata ini sangat berlebihan dengan menghilangkan nyawa orang-orang yang tidak bersalah.
Oleh karena itu, dirinya selaku Direktur Papua Circle Institute menyatakan sikap, turut cita atas meninggalnya seluruh korban peristiwa Nduga Berdarah, dan kami mengajak seluruh masyarakat bersama-sama untuk mendoakan para korban, semoga mereka dapat beristirahat dalam damai.
“Mengutuk keras tindakan tidak manusiawi yang dilakukan oleh KKB terhadap para korban peristiwa Nduga berdarah, sehingga negara negara harus menyelesaikan kasus ini hingga tuntas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia,” tegas Hironimus.
Dalam penuntasan kasus Nduga Berdarah, lanjut Hironimus, aparat penegak hukum harus membedakan mana Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan mana masyarakat sipil umumnya.
Kepada semua pihak dan seluruh masyarakat di Papua mengimbau partispasi dan kerjasama yang baik untuk mendukung program pembangunan yang sedang dilakukan Pemerintah Pusat di daerah demi kesejahteraan dan kebaikan bersama. [loy]
