LP3BH Desak Polda dan Kejati Periksa Mantan Gubernur PB Terkait Korupsi KONI

1205

Gadung Sekretariat KONI Papua Barat. Foto : Arie Bagus/PapuaSatu.com

MANOKWARI, PapuaSatu.com – Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy mendukung dan mendesak Polda Papua Barat dan Kejati Papua mengusut lagi kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat yang diduga terjadi pada periode kepengurusan tahun 2012 dan 2013 lalu.

Pasalnya, dalam penyelidikan dan penyidikan awal yang dilakukan di bawah kendali Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit.Reskrimsus) Polda Papua Barat tersebut, 2 (dua) orang mantan Ketua Harian KONI PB, masing-masing Albert Rombe, SE dan Dr.Ir.Yanuarius Renwarin, MS sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah diadili di depan sidang Pengadilan Negeri/Tipikor Manokwari.

Selain itu, Warinussy juga mempertanyakan kapan Albert Rombe (Mantan Ketua harian) itu akan dijemput paksa dan segera dijebloskan ke penjara agar segera menjalani masa hukuman yang telah kasasi diingkrarkan  alias telah memiliki masa penahanan tetap tersebut.

“Albert Rombe, sudah menjadi terpidana tapi saat ini sedang “bebas” berkeliaran tanpa mampu ditangkap dan ditahan kembali oleh jajaran Kejati Papua melalui Kejaksanaan Negeri (Kejari) Manokwari. Kira – kira kapan salah satu otak kasus ini segera ditangkap, dan babak baru kasus KONI dapat berlanjut dan terkuak,”Kata Warinussy melalui press releasenya yang diterima, PapuaSatu.com, Jumat (24/11/2017).

Sebab, menurutnya, Dr.Ir.Yanuarius Renwarin, MS saat ini sudah mulai diadili dalam persidangan Pengadilan Negeri/Tipikor Manokwari dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah membacakan surat dakwaannya pada Rabu, 11/10 lalu.

Baca juga : LP3BH Manokwari Ikut Pertanyakan Kasus Korupsi KONI PB

Selain itu,  Jaksa Ramli Amana, SH melalui kesempatan tersebut  dalam surat dakwaan JPU Kejari Manokwari yang dibacakan  tersebut jelas-jelas disebutkan adanya penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Provinsi Papua Barat kepada KONI Papua Barat. Dimana dalam konteks penggunaan dana hibah daerah tersebut sama sekali tidak ada peruntukkan bagi pembangunan kantor KONI Papua Barat, tapi ternyata baik terpidana Albert Rombe, SE maupun terdakwa Dr.Ir.Yanuarius Renwarin, MS tetap mengajukan usulan yang dalam rinciannya terdapat point dana pembangunan Kantor KONI PB.

Selain itu,  proses dan fakta yang terungkap pula dari persidangan terpidana Albert Rombe, SE dahulu jelas-jelas disebutkan adanya keterlibatan mantan Ketua Umum KONI PB Abraham Octavianus Atururi dan mantan wakil bendahara Sri Lestari yang menurut hemat kami sudah saatnya dapat diperiksa kembali oleh jajaran penyelidik dan atau penyidik di Polda PB maupun Kejati Papua.

Baca juga : Tersangka Korupsi KONI Serahkan Diri ke Polda

“Bahkan kemudian ada pencairan dana untuk kepentingan tersebut yang dapat disebut sebagai “tindakan melawan hukum” alias ilegal dan menimbulkan kerugian pada keuangan daerah/negara yang jelas dan sudah pasti mengandung unsur adanya perbuatan melawan hukum,”beber Warinussy.

Lanjutnya, dmikian halnya dengan pencairan dana yang dilakukan dengan memakai SP2D dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Barat yang ditandatangani oleh Abia Ullu selaku Kepala SKPD tersebut.  Sehingga yang bersangkutan perlu dimintai keterangannya juga oleh penyidik Polda PB ataupun Kejati Papua. Kenapa demikian?.

Hal ini melihat pada isi dokumen NPHD tahun 2012-2013 dengan total dana hibah daerah dari Pemprov.PB kepada KONI PB sejumlah 167 Milyar rupiah tersebut tidak ada peruntukan dana untuk pembangunan Kantor KONI PB di Susweni-Manokwari.

Demikian halnya juga dengan tindakan terpidana Albert Rombe yang sudah memindah-bukukan dana milik KONI PB sejumlah 4,8 Milyar rupiah pada tanggal 1 Juli 2013 dan sejumlah 14 Milyar ruipiah pada tanggal 2 Juli 2013 dari rekening milik KONI PB di Bank BRI Cabang Manokwari ke rekening pribadi atas nama terpidana Albert Rombe, SE.

“Perbuatan tersebut diduga keras telah dilakukan secara bersama-sama oleh mantan Ketua Harian KONI PB Albert Rombe, SE tersebut dengan mantan bendahara Jaenab Uswanas, sehingga dapat ditelusuri kembali. Bahkan para petugas bank BRI Cabang Manokwari, baik teller dan kuasa kasnya maupun pimpinan bank pemerintah tersebut juga dapat dimintai keterangan dan bila terindikasi ikut membantu, maka dapat dimintai pertanggung-jawaban hukumnya sesuai amanat pasal 55 KUH Pidana dan UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,”sebut Warinussy.

Dari sisi, katanya,  hukum pidana diduga keras tindakan Albert Rombe tersebut tidak mungkin tanpa sepengetahuan mantan Ketua Umum KONI PB Abraham Octavianus Atururi  saat itu. Sehingga terdapat cukup alasan hukum bagi penyidik pada Dit.Reskrimsus Polda Papua Barat maupun Kejati Papua untuk dapat membuka kembali kasus KONI PB dan memeriksa mantan Ketua Umum maupun kedua mantan bendahara dan Kepala BPKAD Provinsi Papua Barat saat ini.

Baca juga : Mantan Ketua Harian KONI Papua Barat Bakal Dijemput Paksa

Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 25 Anggaran Dasar KONI angka 1 huruf (d) yang berbunyi ”Ketua Umum bertanggung jawab untuk dan atas nama KONI, baik di dalam maupun di luar pengadilan” Juga sama halnya dengan tugas bendahara yang diatur dalam Pasal 25 Anggaran Dasar KONI angka 4 huruf (a) bendahara melaksanakan kebijakan umum serta kebijakan Ketua Umum dalam urusan keuangan, perbendaharaan keuangan dan anggaran berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Dan huruf (e) yang berbunyi “bendahara bertanggung-jawab terhadap pembukuan, verifikasi dan pengeluaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Kami juga mendorong dan mendesak keterlibatan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) untuk turut terlibat dalam mengawasi dan memberi supervisi bagi Polda PB maupun Kajati Papua dalam mengusut kembali kasus dugaan tipikor pembangunan Kantor KONI PB tersebut,”tandas Warinussy.  (Free)