Mahasiswa Papua di Jerman Terancam di Deportasi

811
Nioluen Kotouki (Nius/PapuaSatu.com)

Jayapura, PapuaSatu.com –   Wakil Ketua Komisi V bidang pendidikan, Nioluen Kotouki menyebtukan, mahasiswa Papua yang dikirim ke Negara Jerman untuk menimbang ilmu di bidang pendidikan terancam di deportasi.

Pasalnya mahasiswa yang kini berjumlah 20 orang tersebut mengalami keterlambatan pengiriman dana tunjangan kesehatan dan uang pembayaran pajak dari Pemerintah Provinsi Papua.

“Keluhann ini kami dengar langsung dengan mahasiswa dalam kunjungan Kami beberapa waktu lalu di Jerman. Kami berharap Biro Otsus  Pemerintah Provinsi Papua  agar membenahi baik agar mahasiswa Papua di luar negeri tidak terganggu,” kata Nioluen kepada wartawan di ruang kerjanya.

Menurutnya, pembayaran uang SPP maupun lain-lainya atas kebutuhan mahasiswa tidak terlalu di persoalakan. Namun tunjangan kesehatan dan pembayaran pajak menjadi persoalan besar bagi mahasiswa.

“Jika kebutuhan yang paling mendasar ini tidak dibayarkan kepada Negara maka pihak Imigrasi datang melapor ke setiap Kampung dan meminta untuk di deportasi. Hal seperti desak kepada Biro Otsus Pemerintah Provinsi Papua segera memperhatikan nasib mahasiswa disana,” katanya.

Dikatkannya, desakan yang dilakukan karena mahasiswa Papua menimbang Ilmu ke luar negeri  merupakan wajah Papua dan wajah Indonesia. “Kalau mereka di deportasi karena tidak bayar tunjangan kesehatan dan pajak maka, Papua maupun Indonesia yang dipertaruhkan,” tuturnya.

Untuk itu, dalam menyikapi ini,  ucap Nioluen, Komisi V DPR Papua bakal mengundang Biro SDM Pemerintah Provinsi Papua untuk  mempresentasikan tentang penerimaan dana Otsus yang diperuntukan kepada mahasiswa Papua di luar Negeri.

“Memang selama ini Komisi V belum melakukam Hearing dengan Biro Otsus Pemerintah Provinsi Papua yang menangani mahasiswa Luar negeri. Rencana dalam waktu dekat akan kami panggil mereka untuk mempresentasekan pengeluaran anggaran bagi mahasiswa di luar negeri,” katanya.

Ia mengakui selama tahun 2016 hingga saat ini pihak  BPSDM yang digantikan Biro Otsus Pemprov Papua, belum pernah menyerahkan data maupun jumlah anggaran bagi mahasiswa di luar negeri. Mereka hanya menyerahkan nama-nama bukan nilai anggaran yang diberikan.

Padahal menurutnya, DPR mempunyai fungsi pengawasan dan juga fungsi bejeting. Kalau tidak diberikan data itu maka fungsi pengawasan dalam pelaksanaan lemah dan arah kepada kebijakan anggaran. “Jadi, kami minta transparansi jumlah pengiriman kepada setiap mahasiswa dan Negara mana saja supaya ada fungsi control dari Dewan,” ungkap Nioluen.

Nioluen mengakui bahwa setiap Negara negara memiliki mata uang berbeda sehingga begitu mata uang naik maka sangat kesulitan bagi mahasiswa untuk membayarkan beberapa kebutuhan yang diperlukan, seperti dana tunjangan kesehatan dan pajak.

“Ada perbedaan mata uang seperti, Jerman memiliki mata uang Euro, sedangka Amerika memiliki mata Dollar. Nah, mata uang ini naik turun. Kami berhaarap Biro Otsus Pemprov bertanggungjawab terhadap nasib mahasiswa, sehingga mereka tidak terkatung-katung.  Sebab bicara mahasiswa Papua maka Indonesia masuk didalamnya, jangan diabaikan hal ini,” pungkasnya. (Nius)