Tjahjo Kumolo: Tidak Ada Pemekaran DOB di Papua

1320
????????????????????????????????????

JAYAPURA, PapuaSatu.com – Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo menegaskan saat ini Pemerintah Pusat belum mencabut moratorium pemekaran daerah otonom baru (DOB) karena Pemerintahan Jokowi – JK masih fokus dalam pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi sesuai nawacita Presiden Joko Widodo.

“Jadi, untuk pemekaran DOB di Provinsi Papua belum ada, karena kita ingin mengoptimalkan dulu program Pak Jokowi untuk memastikan keberhasilan di bidang pembangunan insfrastruktur, ekonomi dan sosial,” tegas Mendagri kepada wartawan di Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Selasa (10/4/2018).

Dikatakan, saat ini tercatat banyak daerah yang mengajukan DOB. “Usul pemekaran banyak, tapi masih moratorium. Lebih baik kita memacu sektor-sektor yang kunci untuk peningkatan kemajuan masyarakatnya,” jelasnya.

Sebelumnya, salah satu pasangan calon Gubernur Papua periode 2018 – 2023 dalam janji politik saat kampanye di beberapa wilayah meminta dukungan dari masyarakat agar memenangkan paslon Gubernur tersebut karena akan mewujudkan pemekaran Provinsi Papua Tengah.

“Pasangan JWW – HMS siap mekarkan Provinsi Papua Tengah, jika terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua periode 2018-2023 mendatang, JWW-HMS siap membagi kekuasaan pemerintahan dengan memekarkan Provinsi Papua lewat pemekaran Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan yang sudah mengemukan di tengah masyarakat,” kata Calon Gubernur Papua nomor urut 2, JWW saat kampanye di wilayah Meepago.

Dijelaskan, membagi kekuasaan berarti memekarkan daerah otonom baru dengan memekarkan Provinsi Papua. Salah satunya, memekarkan Provinsi Papua Tengah dan Papua Selatan. Tidak hanya itu, peluang untuk memekarkan provinsi di wilayah adat lain juga terbuka lewat program membagi kekuasaan.

Mantan Bupati Jayawijaya ini mengingatkan di dalam pembagian kekuasaan seperti pemekaran Provinsi Papua Tengah yang sedang dinanti-nantikan masyarakat di wilayah Meepago, berapa banyak suara yang akan diberikan masyarakat pemilih kepada pasangan JOSUA saat pemungutan suara, akan menjadi tolak pertimbangkan di dalam percepatan perjuangan pemekaran Provinsi Papua Tengah.

“Saya akan lihat berapa banyak suara yang diberikan masyarakat kepada kami dalam pemilihan nanti,” ujarnya. [piet/loy]