KEEROM, PapuaSatu.com – Walaupun Partai Golongan Karya (Golkar) telah mengeluarkan rekomendasi dua nama untuk diusulkan sebagai pengganti antar waktu Wakil Bupati Keerom pasca dilantiknya Muh. Markum menjadi Bupati Keerom, ternyata hingga kini belum ada kesepakatan antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Golkar tentang tata cara pengisian jabatan orang nomor dua di kabupaten Keerom.
Ketua PKS Keerom, Bambang Mujiono mengungkapkan seharusnya ada rapat bersama kedua pihak partai pengusung untuk merumuskan dan menyetujui opsi-opsi yang harus dilakukan untuk mengisi jabatan Wakil Bupati Keerom.
Namun sejak Partai Golkar Keerom membuka pendaftaran hingga terbitlah dua nama yang diusulkan, tidak pernah ada pemberitahuan maupun pembicaraan terkait hal tersebut.
“Tidak pernah ada surat resmi maupun pemberitahuan resmi dan tidak pernah ada rapat resmi soal itu. Kami hanya mendengarnya dari media dan cerita maupun pengaduan calon yang mendaftar,” ujar Bambang saat ditemui seusai mengikuti acara di Kantro Bupati Keerom, Jum’at (31/8/2018).
Sebenarnya kata Bambang ada beberapa opsi yang bisa dilakukan, misalnya opsi pertama Golkar yang melakukan seleksi dan PKS yang menyerahkan kriterianya, opsi kedua masing-masing partai mengusulkan satu nama dan opsi ketiga membentuk panitia seleksi bersama.
Namun hingga kini, menurut Bambang, belum ada opsi manapun yang disepakati kedua pihak untuk dipergunakan dalam tata cara pengisian Wakil Bupati Keerom.
Padahal, lanjutnya, pertemuan dengan Partai Golkar secara resmi baru terjadi tiga hari lalu namun belum mengambil kesepakatan ataupun keputusan apapun karena masih menunggu Ketua Umum Golkar Keerom Syahabuddin yang kini tengah menunaikan ibadah haji.
Disinggung soal dua nama yang telah dikeluarkan Partai Golkar, menurut Bambang, pihaknya sangat menghormati hal tersebut, karena merupakan hak konstitusi Partai Golkar sebagai salah satu partai pengusung.
Dimana dalam koridor pengisian jabatan Wakil Bupati mengharuskan partai pengusung mengusulkan sehingga seharusnya ada koordinasi antara kedua partai untuk merampungkan hal tersebut.
Mengenai PKS akan mengambil langkah mengajukan juga dua calon, Bambang tidak menampik hal itu. Akan tetapi, menurutnya bisa saja hal tersebut dilakukan namun tidak serta merta dilakukan sebelum terjadi kesepakatan opsi mana yang akan digunakan kedua partai.
“Kalaupun itu kami lakukan (ajukan dua calon) kami tidak akan keluar dari sembilan nama yang telah mendaftar ke Partai Golkar Keerom. Tapi saya tidak mengatakan ya dua nama yang diusulkan Golkar itu gugur, saya tidak mau bicara nama siapapun tapi saya mau bicara soal opsi mana yang digunakan dua partai. Bisa saja dua nama yang diusulkan Golkar itu sama dengan yang diusulkan kami, jadi semua opsi masih sangat terbuka,” ujar Bambang menanggapi dua nama yang telah diajukan Partai Golkar.
Kesempatan tersebut Bambang juga mengklarifikasi dengan adanya pemberitaan seakan-akan Partai PKS mencoba menghambat pengisian jabatan Wakil Bupati Keerom. Menurutnya hal tersebut sangat tidak benar, malah sebaliknya PKS adalah partai pengusung pertama yang mengajak Partai Golkar untuk bersama-sama memikirkan pengisian jabatan Wakil Bupati Keerom.
Namun saat itu jelasnya, terjadi hambatan karena Partai Golkar Keerom belum memiliki ketua umum devinitif sehingga pihaknya meminta Golkar menyelesaikan hal tersebut terlebih dahulu. Tapi tanpa alasan dan pemberitahuan kepada PKS, Partai Golkar Keerom secara tiba-tiba membuka pendaftaran bakal calon Wakil Bupati Keerom.
“Tapi kami saat itu menghormati karena itu urusan internalnya Partai Golkar kami tidak bisa membantah atau melarang. Jadi kalau dibilang kami menghambat itu tidak benar kami yang dorong dari awal. Sekarang kami juga tetap membuka pintu untuk kami dengan Golkar duduk bersama membahas hal ini biar segera rampung,” papar Bambang menjelaskan. [alf/loy]
