KEEROM, PapuaSatu.com – Untuk pertamakalinya Kepala BKKBN RI dr. Hasto Wardoyo, Sp.OH beserta rombongan mengunjungi Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kampung Warbo Arso 7, Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom, Selasa (19/11).
Saat Kepala BKKBN Pusat tiba di Kampung KB disambut langsung Bupati Keerom MUH Markum, Ketua sementara DPRD Keerom Bambang Mujiono, pimpinan OPD dan masyarakat Keerom, dengan penyambutan tarian tradisional Papua.
Bupati Keerom MUH Markum, SH.MH.MM mengungkapkan, wilayah Keerom yang merupakan wilayah perbatasan dan wilayah Keerom urutan kedua terpanjang di wilayah perbatasan setelah Kabupaten Merauke.
Selain itu Kabupaten Keerom dimekarkan sejak Tahun 2002 dan definitive KabKeerom di Tahun 2005, sehingga usia Kabupaten Keerom baru mencapai 16 Tahun.
Bupati Keerom mengucapkan banyak terimakasih dan apresiasinya atas kunjungan Kepala BKKBN Pusat di Kabupaten Keerom, karena sejak dianggkat menjadi Kepala BKKBN RI oleh Presiden RI baru pertama kali berkunjung di Keerom.
MUH Markum menjelaskan, dengan adanya program keluarga berencana dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam melaksanakan pengendalian penduduk di Kabupaten Keerom, yang tentunya akan berpegaruh terhadap program kependudukan keluarga berencana maupun pembangunan keluarga.
“Di Kabupaten Keerom ada kader BPKBD sebanyak 150 kelompok serta kader trigina dari kelompok PBKB sebanyak 48 kelompok serta kelompok BKR sebanyak 26 kelompok,” ujar Markum.
Sementara itu Kepala BKKBN RI, dr. Hasto Wardoyo, Sp. OH mengatakan, tujuan dari keluarga berencana adalah bagimana keluarga itu berencana dan terencana baik.
Apabila tujuan rencana baik, pastinya direncanakan kualitas dari anak itu sendiri.
“Yang terpenting dalam merencanakan anak adalah kualitas, sehingga dalam merencanakan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya,” ujar Hasto Wardoyo.
Oleh karena itu, kualitas anak yang paling utama dalam merencanakan anak sehingga keluarga berencana dapat berjalan baik.
“Semua itu agar kualitas anak menjadi bagus dan menjadi generasi emas. Semua gizinya tinggi dan tidak ada anak yang stanting,” ujarnya.
Menurut Hasto Wardoyo, karena Papua memiliki slogan mandiri, kalau bisa kedepan bantuan pangan non tunai harus produk lokal dari Papua, bukan lagi dari luar Papua.
“Semua itu agar uang berputar di daerah sendiri,” pungkasnya.[alv]
