SENTANI, PapuaSatu.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMPK) mensinkronisasi hasil musrenbang kampung adat, yang berlangsung di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Jum’at (22/2/2019) siang.
Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, S.E., M.Si, menekankan kepada Pemerintahan Kampung Adat harus berbeda dengan Pemerintahan Kampung Dinas, baik itu dari sisi pemerintahan, penganggaran dan juga kewenangannya serta tetap menampilkan warna adatnya.
“Ya, tadi saya sudah bicara itu, maka itu kita tekankan kepada mereka harus berbeda dari kampung-kampung yang lain, jadi harus tampil beda sistimnya, cara kerjanya, terus warna adatnya itu harus kelihatan,” ucap Mathius Awoitauw, S.E., M.Si., kepada wartawan usai kegiatan.
Dikatakannya, kampung adat harus benar-benar bangkit diatas jati dirinya yang berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal.
“Jadi Kampung adat ini harus benar-benar bangkit diatas dia punya jati diri yang sebenarnya, untuk menjalankan program-program pembangunan di masyarakatnya,” tuturnya.
Menurutnya, kampung adat perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah melalui peraturan yang dikeluarkan oleh kepala daerah agar dapat menjadi acuan saat pemerintahan kampung adat menjalankan roda pemerintahan.
“Sehingga pembangunan di setiap kampung adat ini mampu memproteksi hak-hak adat, misalnya harus menggunakan bahasa asli setempat, dan itu salah satunya harus digunakan mereka sebagai anak-anak adat,” ujarnya. [tyi]
