Dewan Meyakini 11 Raperda Yang Sementara Dibahas Dapat Disahkan

236
Wakil Bupati Jayapura, Giri Wijayantoro saat membaca jawaban/tanggapan atas laporan Bapemperda
Wakil Bupati Jayapura, Giri Wijayantoro saat membaca jawaban/tanggapan atas laporan Bapemperda

SENTANI, PapuaSatu.com – Meskipun tahap persidangannya masih belum selesai, yakni menunggu laporan perndapat akhir fraksi-fraksi, pihak dewan selaku legislatif meyakini, bahwa 11 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang sementara dibahas akan dapat disahkan sebagai Peraturan Daerah (Perda).

11 Raperda tersebut, antara lain, lima buah Raperda inisiatif dewan, masing-masing :

1. Raperda Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;

2. Raperda tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung;

3. Raperda Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dan Retribusi Tera/Tera Ulang;

4. Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha .

5. Raperda Tentang Kampung Wisata;

Berikutnya, ada enam Raperda usulan eksekutif (Pemerintah Daerah), masing-masing :

1. Raperda Tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Kabupaten Jayapura;

2. Raperda Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tabun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;

4. Raperda Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah;

5. Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan; dan

6. Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perizinan Tertentu.

“Sejak awal pembahasan kami sudah yakin semua bisa disahkan,” ungkap Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, Klemens Hamo didampingi Ketua Bapemperda, Yohanes A. Hikoyabi dan Wakil Ketua Komisi B, Lerry Pateix Suebu di media center Kantor DPRD Kabupaten Jayapura, Jumat (16/7/20).

Digelarnya rapat tersebut, kata Klemens Hamo, karena situasi yang serba sulit di tengah situasi pandemi Covid-19, meski sudah memasuki masa new normal.

“Karena itu kita dituntut bekerja cepat dan tepat, supaya menjadi kepentingan dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” jelasnya.

Dikatakan, kalau legislatif maupun eksekutif tidak bekerja cepat, maka dikhawatirkan akan mengganggu proses pembangunan di berbagai sektor.

Dewan juga menyayangkan atas minimnya kehadiran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendorong pembentukan Raperda dalam sidang-sidang pembahasannya.

Sementara itu, dari sidang terakhir Hari Jumat (16/7/20), DPRD Kabupaten Jayapura menggelar dua kali sidang, yaitu rapat paripurna II masa sidang I Tahun 2020 untuk mendengar penyampaian laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Jayapura Tahun 2020 tentang 11 Rancangan Peraturan Daerah.

Yang berikut adalah rapat paripurna III untuk mendengar jawaban/tanggapan Bupati Jayapura terhadap laporan Bapemperda.

Dari laporan Bapemperda maupun jawaban/tanggapan ekskutif, pada intinya hanya bersifat koreksi dan penambahan atau pengurangan pasal-pasal yang ada di 11 Raperda tersebut.

Sidang diskors dan akan dilanjutkan Hari Selasa (21/7/20) untuk mendengar pendapat akhir dari fraksi-fraksi dewan.[yat]