SENTANI, PapuaSatu.com – Bupati Jayapura, Maghius Awoitauw mengungkapkan, bahwa pada formasi CPNS Tahun 2018 yang hasilnya baru akan diumumkan pada akhir Bulan Juli 2020, seluruh formasi terpenuhi.
Hal itu, bila dilihat dan target persentasi Orang Asli Papua 80 persen, maupun dari sisi ketersediaan jabatan yang akan diisi.
“Seleksi yang telah dilakukan sejak Tahun 2018, Kabupaten Jayapura formasi tersedia 639 CPNS,” ungkap bupati pada upacara pelepasan Tim Pendisiplinan Protokol Kesehatan, di Lapangan Upacara Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah Sentani, Senin (20/7/20).
Dari jumlah tersebut, formasi untuk OAP 509 (79,66 persen) dan formasi non OAP (formasi umum) 130 (20,34 persen).
Untuk formasi berdasarkan ketersediaan jabatan, formaai tenaga guru ada 231 (36,15 persen), tenaga kesehatan 223 (34,90 persen), dan tenaga teknis 185 (28,95 persen).
“Untuk jumlah pelamar, tenaga guru ada 543 pelamar, tenaga kesehatan 712 pelamar, dan tenaga teknis ada 1558 pelamar, sehingga jumlah keseluruhan ada 2813 pelamar.
“Berdasarkan hasil rapat seluruh Badan Kepegawaian seluruh Papua, tanggal 16 Juli 2020 telah disepakati bahwa pengumuman hasil CPNS formasi Tahun 2018 akan diumumkan secara online antara tanggal 24-30 Juli,” ungkap bupati.
Pengumuman dilakukan melalui website masing-masing daerah dan website milik Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.
“Jadi hasil sudah ada tinggal pengumumannya menunggu tanggal 24-30 Juli,” jelas bupati.
Sehingga, setiap calon pegawai negeri bisa mengakses sendiri di website atau laman yang sudah disampaikan.
“Jadi tidak ada pengumuman secara manual, semua sifatnya online, karena ujian-ujian juga semua sifatnya online,” tegas bupati.
Buoatai Mathius Awoitauw juga mengungkapkan penyebab lambatnya pengumuman CPNS di Papua, yakni karena adanya intervensi sejumlah kepala daerah.
Sehingga pemerintah pusat menunda sampai tidak ada lagi yang bisa mengintervensi.
Kata Bupati Mathius, hasil CPNS formasi 2018 yang akan diumumkan nanti adalah murni hasil tes.
Diakuinya, bahwa ia selaku bupati juga sempat meminta kepada kepegawaian para honorer, terutama di Satpol PP dan staf untuk diakomodir, namun ditolak juga.[yat]
