SENTANI , PapuaSatu.com – Penunjukan H. Wagus Hidayat, SE, sebagai Ketua Fraksi Bhinneka Tunggal Ika (BTI) DPRD Kabupaten Jayapura untuk periode 2019-2024, disikapi serius oleh yang bersangkutan.
Ia dipercayakan oleh Enam Parpol koalisi yaitu PPP,PAN , PKPI, Golkar dan Partai Demokrat . H. Wagus Hidayat, SE, diberi kepercayaan memimpin Fraksi Bhinneka Tungal Ika, Wakil Ketua ditetapkan Yosep Sapan dari PKPI, sedangkan Sekretaris ditetapkan Eymus Weya, ST, dari PAN.
Atas kepercayaan ini H. Wagus Hidayat, SE, menganggap hal itu sebagai amanah untuk mempersatukan dan juga memperkuat apa yang selama ini sudah dinilai baik.
“Ya ini amanah, yang jelas setelah saya dipercayakan sebagai Ketua Fraksi Bhinneka Tungal Ika DPRD Kabupaten Jayapura, yang pertama saya akan lakukan itu pasti mengkondisikan teman-teman saya di Fraksi BTI untuk kita semakin solid. Karena di Fraksi (BTI) ini ada enam partai politik koalisi yang bergabung dengan sembilan anggota didalamnya, dan pasti masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda,” imbuhnya.
“Tapi, saya usahakan bisa mempersatukan para anggota Fraksi BTI DPRD Kabupaten Jayapura. Kemudian langkah selanjutnya, kita akan menyebarkan mereka ini untuk kita tetapkan di komisi atau di alat kelengkapan dewan lainnya,” sambungnya.
Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Dapil I Kabupaten Jayapura ini menceritakan saat pelaksanaan rapat pembentukan fraksi DPRD Kabupaten Jayapura yang sempat berjalan alot dan dirinya menganggap itu hal yang biasa dalam dinamika satu demokrasi.
“Ah biasa saja, itu dinamika lah dalam satu demokrasi. Saya pikir lobi-lobi politik itu diperlukan dalam pemilihan seperti pimpinan atau ketua fraksi ini. Tapi Alhamdulillah, semua berjalan baik dan kita musyawarah untuk mencapai mufakat,” bebernya.
Politisi PPP ini kemudian menjelaskan sejumlah komitmen sebagai anggota DPRD yang baru dan ditunjuk sebagai Ketua Fraksi Bhinneka Tunggal Ika di DPRD Kabupaten Jayapura.
Pertama, sebagai anggota DPRD yang baru wajib hukumnya untuk berani tampil dan juga berani bersuara kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang tidak berpihak sama rakyat.
“Ya, (berani tampil dan bersuara) itu wajib hukumnya, karena kita terjun ke dunia politik ini dengan muka-muka (wajah) baru yang cukup banyak. Kami pun berharap pemikiran teman-teman dengan saya selaku Ketua Fraksi Bhinneka Tunggal Ika itu harus sama atau seirama. Jadi, kita memang benar-benar untuk mengawal aspirasi rakyat dan kita bekerja untuk rakyat, bagaimana kehidupan rakyat ini bisa menjadi lebih baik dan sejahtera dari sebelumnya,” terang .
Fraksi BTI DPRD Kabupaten Jayapura, lanjut Anggota Dewan yang dikenal dekat dengan wartawan ini, ingin menjadi kekuatan penyeimbang pemerintah dalam relasi check and balances yang kritis dan konstruktif.
Dikatakan, itulah peran kelembagaan DPR semestinya, dan ini bukan soal oposisi serta koalisi dalam perspektif politik praktis.
“Yang jelas, kami tidak mau mengikuti paradigma lama seperti ‘Asal Bapak Senang’ atau ABS. Tapi, kami berusaha menampilkan yang terbaik lah. Mungkin saat ini kami belum berani untuk menjanjikan apa-apa, tetapi mudah-mudahan bisa di evaluasi setiap tiga bulan atau enam bulan setelah ini,” tandas H. Dayat. [mir/sony]
